MUNA BARAT, KABENGGA.ID.(14 AGUSTUS 2026 )— Kritik terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) Waturempe, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, kembali mencuat. Kali ini, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Waturempe (IPPMAWA) mempertanyakan keberadaan aparatur desa di kantor desa saat jam kerja.
Ketua IPPMAWA, Johan, mengatakan dirinya mendatangi Kantor Desa Waturempe pada Jumat (14/8) sekitar pukul 14.15 WITA dengan membawa niat baik. Ia datang untuk menyampaikan draf usulan kerja sama antara mahasiswa, pemuda, dan pemerintah desa dalam rangka menggelar kerja bakti massal sekaligus membantu menjaga kebersihan dan penataan lingkungan desa.
Namun, rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Johan mengaku mendapati Kantor Desa Waturempe dalam kondisi sepi, terkunci, dan tidak menemukan aparatur desa yang sedang bertugas.
“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, melainkan membawa itikad baik dan harapan besar. Kami ingin mengajukan masukan konkret dan menawarkan kolaborasi nyata kepada Pemdes untuk menggelar aksi kerja bakti bersama masyarakat,” ungkap Johan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi kekecewaan tersendiri karena kedatangan pemuda dan mahasiswa justru dilandasi semangat untuk ikut berkontribusi terhadap pembangunan kampung halaman.
“Namun, seluruh energi positif dan semangat kepemudaan itu runtuh seketika saat saya berdiri di depan kantor desa yang sepi, terkunci, dan kosong melompong,” ujarnya.
Johan menilai kantor desa semestinya menjadi pusat pelayanan masyarakat, tempat warga menyampaikan aspirasi, sekaligus ruang untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ia juga mempertanyakan adanya pernyataan sebelumnya dari salah satu perangkat desa yang menyebut bahwa jajaran Pemdes Waturempe sudah aktif berkantor, berbeda dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Johan, perbedaan antara pernyataan tersebut dengan kondisi yang ditemuinya di lapangan perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan di tengah masyarakat.
“Sangat ironis. Di saat pemuda dan mahasiswa ingin mendedikasikan waktu dan tenaga untuk berkolaborasi membangun kampung halaman, para pemangku kebijakan yang digaji oleh negara justru diduga tidak berada di tempat pada saat jam kerja,” tegasnya.
Ia mempertanyakan bagaimana kolaborasi pembangunan desa dapat berjalan apabila komunikasi antara pemuda, masyarakat, dan pemerintah desa tidak terbangun dengan baik.
Atas kondisi tersebut, IPPMAWA mendesak Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Waturempe melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan dan kinerja seluruh aparatur desa.
Johan menegaskan, evaluasi tersebut penting untuk memastikan pelayanan publik di tingkat desa berjalan sebagaimana mestinya serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pemuda dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
“Kami menuntut Plt. Kepala Desa Waturempe segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dan tanpa pilih kasih. Kami membutuhkan aparatur yang memiliki integritas, disiplin, serta siap berkolaborasi dengan masyarakat,” katanya.
IPPMAWA juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak mendapatkan respons dari pemerintah desa.
“Jika tuntutan evaluasi ini diabaikan, kami akan memastikan suara kekecewaan masyarakat Waturempe disampaikan hingga ke meja Bupati Muna Barat,” pungkas Johan.
Catatan: Pernyataan mengenai kondisi kantor desa dan kinerja aparatur dalam berita ini merupakan keterangan dari Ketua IPPMAWA. Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, Pemdes Waturempe perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan atas tudingan tersebut.