MUNA, KABENGGA.ID. – Kerusakan parah jalan penghubung Desa Mantobua dan Desa Korihi, Kabupaten Muna, akhirnya memantik kemarahan publik. Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mantobua (HiPPMMa) melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Muna dan DPRD Muna yang dinilai lamban dan terkesan membiarkan akses vital menuju destinasi wisata unggulan daerah rusak bertahun-tahun tanpa penanganan serius.
Jalur tersebut diketahui menjadi akses utama menuju dua ikon wisata kebanggaan Muna, yakni Pantai Napabale dan Danau Meleura. Namun ironisnya, kondisi jalan kini dipenuhi lubang, berlumpur saat musim hujan, dan berubah menjadi lautan debu ketika kemarau tiba.
Ketua HiPPMMa, Asran, menegaskan pemerintah tidak boleh bersikap apatis terhadap persoalan yang dinilai menyangkut wajah pariwisata Kabupaten Muna.
“Jangan sampai pemerintah hanya diam dan menutup mata melihat kondisi ini. Ini bukan sekadar jalan desa biasa, tetapi gerbang utama menuju destinasi wisata yang sudah dikenal hingga luar daerah,” tegas Asran dalam keterangannya, Rabu (28/5/2026).
Menurutnya, kerusakan jalan tersebut bukan hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi sektor pariwisata yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.
HiPPMMa menilai, meningkatnya jumlah wisatawan setiap musim liburan seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur penunjang. Sebab, akses jalan yang hancur justru membuat wisatawan enggan berkunjung dan berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat sekitar.
“Kalau jalannya rusak parah dan sulit dilalui, bagaimana wisatawan mau datang? Yang paling dirugikan adalah masyarakat yang menggantungkan harapan hidup dari sektor pariwisata. PAD daerah juga ikut hilang,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, HiPPMMa secara resmi menyampaikan tiga tuntutan kepada Bupati Muna dan DPRD Muna, yakni:
- Segera melakukan survei teknis dan perbaikan permanen pada ruas jalan Mantobua–Korihi;
- Menjadikan pembangunan akses menuju kawasan wisata Napabale dan Meleura sebagai prioritas utama dalam APBD Tahun Anggaran 2026;
- Membuka secara transparan rencana kerja, rincian anggaran, hingga jadwal pelaksanaan proyek agar dapat diawasi publik.
Tak hanya melayangkan kritik, HiPPMMa juga memberi ultimatum tegas kepada pemerintah daerah. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata, organisasi tersebut mengaku siap menggalang kekuatan masyarakat untuk turun ke jalan melakukan aksi damai.
“Kami cinta Muna dan ingin pariwisata daerah ini maju. Tapi semua itu tidak akan pernah terwujud kalau pemerintah hanya bekerja di balik meja tanpa melihat langsung penderitaan masyarakat di lapangan,” pungkas Asran.
HiPPMMa berharap pemerintah segera bergerak cepat sebelum kerusakan jalan semakin parah dan merusak citra pariwisata Kabupaten Muna di mata wisatawan.(redaksi).