“Jalan Mulus Antar Wilayah” (JAMAAH)
BOMBANA — Kondisi jalan rusak di Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, kembali menuai sorotan tajam. Aliansi Pemuda Pemerhati Poleang Tenggara mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara segera menginstruksikan percepatan perbaikan ruas jalan Kasipute–Lora–Bambaea yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
Desakan itu muncul di tengah rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang disebut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp30,9 miliar untuk peningkatan ruas jalan sepanjang kurang lebih 10 kilometer tersebut pada tahun 2026.
Program bertajuk “Jalan Mulus Antar Wilayah” (JAMAAH) itu digadang-gadang menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Bombana, khususnya di kawasan produksi dan distribusi hasil pertanian maupun perkebunan.
Namun di lapangan, kondisi jalan saat ini dinilai sudah sangat memprihatinkan. Kerusakan di sejumlah titik disebut semakin parah akibat tingginya intensitas kendaraan bermuatan berat yang melintas setiap hari.
“Ini bukan lagi sekadar perhatian, tetapi sudah sangat memprihatinkan. Jalan di Poleang Tenggara sudah tidak layak dilalui dan menghambat aktivitas masyarakat,” tegas Aliansi Pemuda Pemerhati Poleang Tenggara dalam keterangannya.
Masyarakat menilai kerusakan jalan tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas warga, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi masyarakat desa. Mereka khawatir rencana perbaikan hanya menjadi janji politik tanpa realisasi nyata di lapangan.
Dalam pernyataannya, aliansi tersebut menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah, yakni:
- Mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan jalan rusak di Poleang Tenggara.
- Meminta pengaspalan atau pengecoran jalan secara permanen agar tidak lagi rusak berulang.
- Mendesak pemerintah memberikan kepastian jadwal serta target waktu pelaksanaan proyek.
Israfil Muhajirin menegaskan, masyarakat tidak ingin program perbaikan jalan hanya menjadi wacana publik yang terus dipertontonkan tanpa kejelasan realisasi.
“Kami mendesak agar segera ada tindak lanjut nyata. Jangan hanya menghangatkan keresahan masyarakat tanpa kepastian. Transparansi anggaran dan ketepatan sasaran perbaikan harus benar-benar diperhatikan agar tidak ada lagi perbaikan tambal sulam,” tegasnya.
Sementara itu, Alfian Muhajirin menyebut aksi penanaman pohon di ruas jalan rusak yang dilakukan warga merupakan bentuk peringatan keras kepada pemerintah dan pihak kontraktor.
“Gerakan menanam pohon di tengah jalan itu adalah warning keras. Kondisi jalan sudah sangat tidak layak untuk mobilitas kendaraan. Kami ingin ada respons cepat dari pemerintah daerah dan kontraktor agar segera turun melakukan perbaikan secara merata,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat kini tidak lagi membutuhkan janji atau narasi semata, melainkan bukti nyata di lapangan.
“Kami ingin bukti, bukan omon-omon,” pungkasnya.(redaksi).