Muna – Kabengga.id ll Kerusakan parah pada ruas jalan Desa Korihi, Kecamatan Lohia — ( MUNA) yang menjadi jalur utama menuju destinasi wisata Napabale dan Meleura — kini menjelma menjadi ujian nyata bagi komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun sektor pariwisata. Persoalan ini bukan sekadar isu infrastruktur, melainkan cermin keberpihakan kebijakan: apakah pembangunan pariwisata benar-benar untuk rakyat, atau hanya sebatas jargon seremonial.
Di saat pemerintah daerah gencar mengampanyekan penguatan pariwisata sebagai motor ekonomi, kondisi jalan menuju dua ikon wisata tersebut justru menghadirkan ironi. Ruas jalan dibiarkan rusak berat, berlubang, dan membahayakan pengguna, sementara akses ini semestinya menjadi “wajah depan” pariwisata daerah.
Fakta di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan lebar antara visi yang digaungkan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat dasar. Jalan Korihi–Lohia bukan jalur alternatif, melainkan akses vital bagi mobilitas warga, pelaku usaha lokal, dan wisatawan.
Ketika kerusakan bertahun-tahun tidak ditangani secara serius, publik wajar mempertanyakan arah perencanaan, prioritas anggaran, serta fungsi pengawasan pemerintah daerah.
Lebih jauh, pembiaran ini mengindikasikan lemahnya keberanian politik dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. Di satu sisi, berbagai proyek bernilai besar terus berjalan; di sisi lain, masyarakat di Korihi dan wilayah sekitar dipaksa berhadapan dengan jalan rusak yang menghambat aktivitas ekonomi, mengancam keselamatan, dan menurunkan minat kunjungan wisata.
Jika pariwisata benar-benar dinyatakan sebagai sektor strategis, maka akses jalan menuju lokasi wisata seharusnya ditempatkan sebagai kebutuhan mendesak — bukan sekadar wacana di dalam dokumen perencanaan. Tanpa infrastruktur dasar yang layak, promosi pariwisata hanya akan menjadi slogan: ramai di panggung, tetapi sepi di lapangan.
Sorotan publik kini mengarah tegas kepada pemerintah daerah dan instansi teknis terkait. Masyarakat membutuhkan kepastian: kapan jalan Korihi–Lohia diperbaiki, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana jaminan pemerataan pembangunan dapat diwujudkan.
Ruas jalan rusak ini menjadi potret bagaimana kebijakan publik diuji oleh realitas. Ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, yang retak bukan sekadar lapisan aspal — melainkan kepercayaan publik. Dan dalam politik, hilangnya kepercayaan adalah alarm paling keras yang tidak boleh diabaikan.
Hari ini, pertanyaannya bukan apakah pemerintah mengetahui persoalan ini, melainkan apakah pemerintah memiliki kemauan politik untuk bertindak. Sebab rakyat tidak hidup dari janji, dan pariwisata tidak tumbuh dari pidato. Ia memerlukan keputusan yang berani dan komitmen untuk membangun mulai dari akses paling dasar(redaksi).