KENDARI – Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara (GPS) mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah luar biasa menyusul semakin mengkhawatirkannya kondisi peredaran narkoba di wilayah Gunung Jati dan Kampung Salo, Kota Kendari.
Berdasarkan informasi publik yang diperkuat data lapangan, kedua wilayah tersebut kini secara faktual telah dikategorikan sebagai zona merah narkotika. Situasi ini menandakan tingkat kerawanan yang tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan biasa.
Tak hanya itu, dalam sejumlah operasi penindakan, aparat disebut kerap menghadapi risiko tinggi, mulai dari perlawanan fisik, aksi pelemparan batu, hingga ancaman pembakaran kendaraan dinas.
Ketua GPS, Robert, menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan sekadar isu, melainkan realitas yang telah diakui oleh aparat penegak hukum.
“Kami tidak membangun opini tanpa dasar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Gunung Jati dan Kampung Salo memang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Bahkan aparat sendiri sudah mengakui itu,” tegas Robert.
Menurutnya, pengakuan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi langkah penanganan yang lebih serius dan terukur.
“Kalau sudah ditetapkan sebagai zona merah, bahkan sampai membutuhkan tim gabungan dalam penindakan, maka ini bukan persoalan ringan. Pertanyaannya, apakah langkah yang diambil sudah sebanding dengan tingkat ancamannya?” lanjutnya.
GPS juga menyoroti bahwa status zona merah yang terus melekat pada wilayah yang sama menunjukkan adanya pola permasalahan yang belum berhasil diputus.
“Ini bukan kejadian baru. Jika wilayah yang sama terus disebut rawan, berarti ada sesuatu yang tidak tuntas dalam penanganannya. Ini yang menjadi dasar kritik kami,” ujar Robert.
Meski demikian, GPS menegaskan bahwa kritik yang disampaikan tetap berada dalam koridor asas praduga tak bersalah dan bertujuan mendorong transparansi serta efektivitas kinerja aparat.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Tapi publik berhak bertanya: kenapa kondisi ini terus berulang? Apakah murni kendala teknis, atau ada faktor lain yang belum terungkap?” tegasnya.
Lebih jauh, GPS mengingatkan bahwa lambannya respons tanpa langkah luar biasa berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran. Ini bukan tuduhan, tapi konsekuensi logis dari situasi yang tidak kunjung berubah,” tambahnya.
Atas dasar itu, GPS secara tegas mendesak Polda Sulawesi Tenggara dan BNNP Sulawesi Tenggara untuk segera membentuk tim khusus atau tim gabungan yang lebih masif, terukur, dan berkelanjutan.
“Pernyataan sudah ada, fakta sudah jelas, bahkan risiko di lapangan sudah tinggi. Sekarang yang dibutuhkan adalah tindakan nyata dan luar biasa,” tutup Robert.(redaksi).