KENDARI, KABENGGA.ID. — Penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025 memasuki babak yang semakin menyita perhatian. Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kini memeriksa empat orang dari PT Dua Delapan Resources (PT DDR).

Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam pengusutan perkara yang menyeret sejumlah perusahaan tambang nikel di Sultra. Terlebih, PT DDR disebut memiliki posisi strategis dalam struktur bisnis yang dikaitkan dengan pengusaha berinisial Arif Kurniawan (AK).

Perhatian terhadap perusahaan ini bukan tanpa alasan. Dalam konstruksi penyidikan Kejagung, AK disebut sebagai pihak yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan pertambangan nikel sekaligus menjadi pemilik manfaat atau beneficial owner.

Di tengah pemeriksaan empat orang PT DDR, muncul pula pertanyaan yang tak kalah penting: sejauh mana penyidik menelusuri hubungan bisnis antara AK, PT DDR, dan PT Tribhuwana Sukses Mandiri (PT TSM), perusahaan yang dalam data kepemilikan saham disebut mencatat nama Arinta Nila Hapsari (ANH), istri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR), sebagai salah satu pemegang saham.

Rangkaian informasi tersebut membuka ruang penelusuran lebih jauh terhadap struktur kepemilikan, transaksi korporasi, hingga aliran dana dalam bisnis pertambangan nikel di Sultra.

PT DDR DAN POSISI STRATEGIS AK DALAM JEJARING PERUSAHAAN TAMBANG

Dalam keterangan yang disampaikan Kejagung, penyidikan dugaan tindak pidana pertambangan tersebut mencakup periode 2013–2025.

Sejumlah perusahaan yang masuk dalam penelusuran penyidik di antaranya PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.

Kejagung menyebut sejumlah aktivitas perusahaan tersebut diduga dikendalikan oleh AK selaku pemilik manfaat. Pengendalian itu disebut dilakukan melalui struktur holding PT DDA/PT Dua Delapan Resources (DDR), bersama seseorang berinisial LEI.

Posisi PT DDR pun menjadi relevan untuk ditelusuri. Sebab, apabila perusahaan tersebut memang berperan sebagai bagian dari struktur pengendalian bisnis, penyidik perlu mengurai bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, kepemilikan manfaat, serta hubungan transaksi dengan perusahaan-perusahaan tambang yang sedang diperiksa.

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap empat orang dari PT DDR bukan sekadar pemeriksaan administratif. Keterangan mereka berpotensi membantu penyidik mengurai struktur korporasi dan hubungan bisnis yang menjadi bagian dari konstruksi perkara.

ENAM LOKASI DI GELEDAH, UANG Rp11,795 MILIAR DIAMANKAN

Sebelum pemeriksaan empat orang PT DDR, tim Jampidsus Kejagung telah melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada Kamis (5/11/2026).

Lokasi tersebut meliputi sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan yang berada di APL Tower Central Park, Mid Plaza, dan kawasan SCBD.

Beberapa perusahaan yang menjadi sasaran penggeledahan di antaranya PT BSJ, PT KAA, PT DDA, serta dua kantor PT DDR.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik mengamankan uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya.

Total uang yang disita mencapai Rp11,795 miliar.

Penyitaan tersebut menjadi bagian dari langkah penyidik menelusuri dugaan aliran dana dalam perkara tata kelola pertambangan nikel. Namun, asal-usul, peruntukan, serta keterkaitan uang yang disita dengan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

EMPAT ORANG PT DDR DIPERIKSA, APA YANG SEDANG DIBONGKAR?

Pemeriksaan empat orang dari PT DDR menjadi momentum penting untuk mengurai lebih jauh peran perusahaan tersebut dalam jejaring bisnis pertambangan nikel.

Dalam proses penyidikan, keterangan saksi dibutuhkan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Namun, status sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat atau melakukan tindak pidana.

Ada sejumlah aspek yang relevan untuk didalami penyidik, mulai dari struktur kepemilikan perusahaan, pihak yang mengambil keputusan, hubungan transaksi antarkorporasi, hingga mekanisme pengelolaan keuangan.

Pertanyaan mendasarnya: siapa yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, siapa yang menikmati manfaat ekonominya, dan bagaimana aliran dana bergerak di antara entitas bisnis yang sedang diselidiki?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan seberapa jauh konstruksi perkara dapat dibuka secara terang.

NAMA ISTRI GUBERNUR SULTRA MUNCUL DALAM DATA KEPEMILIKAN SAHAM PT TSM

Di luar perkembangan penyidikan terhadap PT DDR, perhatian juga tertuju pada PT Tribhuwana Sukses Mandiri (PT TSM), perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, sebelumnya mengungkap data kepemilikan saham berdasarkan penelusuran dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Dalam data yang disampaikan tersebut, Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, disebut tercatat memiliki 25 persen saham di PT TSM.

Selain itu, Arinta juga disebut memiliki 30 persen saham senilai Rp18 miliar di PT Baula Petra Buana dan 70 persen saham senilai Rp1,75 miliar di PT Kabaena Kromit Prathama.

Fakta lain yang menjadi perhatian adalah nama Arif Kurniawan juga tercatat sebagai Direktur Utama PT TSM.

Dengan demikian, berdasarkan data korporasi yang diungkapkan tersebut, nama AK dan Arinta Nila Hapsari tercatat berada dalam satu perusahaan yang sama, yakni PT TSM. AK disebut menjabat Direktur Utama, sedangkan Arinta tercatat sebagai pemegang saham sebesar 25 persen.

Keterkaitan dalam satu entitas perusahaan ini tentu tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, informasi tersebut menjadi relevan untuk ditelusuri apabila terdapat hubungan transaksi dengan perusahaan yang kini masuk dalam penyidikan Kejagung.

KLAIM AKUISISI PT TSM SENILAI Rp100 MILIAR, KEJAGUNG PERLU TELUSURI TRANSAKSINYA

Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi mengenai dugaan akuisisi PT TSM oleh PT Dua Delapan Resources (DDR) dengan nilai transaksi mencapai Rp100 miliar.

Informasi transaksi tersebut menjadi salah satu titik penting yang perlu diverifikasi melalui dokumen korporasi, perjanjian jual beli saham, serta catatan keuangan masing-masing perusahaan.

Apabila transaksi akuisisi itu benar terjadi, sejumlah hal mendasar perlu dijelaskan secara terbuka.

Dari mana sumber dana pembelian saham senilai Rp100 miliar tersebut? Siapa pihak yang menerima pembayaran? Bagaimana perubahan komposisi kepemilikan setelah transaksi? Apakah AK tetap menjadi pengendali perusahaan? Dan bagaimana posisi pemegang saham lainnya setelah proses akuisisi berlangsung?

Lebih jauh, perlu dipastikan apakah transaksi tersebut memiliki hubungan dengan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel yang sedang ditangani Jampidsus.

Yusri Usman mendesak agar Kejagung menelusuri struktur kepemilikan dan hubungan bisnis tersebut untuk memastikan siapa pemilik manfaat sebenarnya serta pihak yang mengendalikan kegiatan perusahaan.

Desakan itu menjadi relevan mengingat penyidikan Kejagung tidak hanya menyangkut aktivitas pertambangan, tetapi juga dugaan pengendalian perusahaan dan hubungan keuangan di balik kegiatan usaha.

LIMA PERTANYAAN KUNCI YANG PERLU DIJAWAB PENYIDIK

Pemeriksaan empat orang PT DDR semestinya menjadi pintu masuk untuk menguji sejumlah informasi dan klaim yang berkembang terkait hubungan bisnis perusahaan tersebut dengan PT TSM.

Sedikitnya ada lima pertanyaan penting yang perlu ditelusuri:

  1. Benarkah PT DDR mengakuisisi PT TSM senilai Rp100 miliar? Penyidik perlu memastikan keberadaan transaksi, waktu pelaksanaan, serta dokumen hukum yang mendasarinya.
  2. Dari mana sumber dana Rp100 miliar tersebut? Penelusuran perlu mencakup asal dana, rekening pengirim, penerima pembayaran, dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi.
  3. Bagaimana posisi Arinta Nila Hapsari dalam transaksi tersebut? Perlu dipastikan apakah terdapat perubahan kepemilikan saham, penerimaan pembayaran, atau hak ekonomi yang berkaitan dengan transaksi akuisisi.
  4. Siapa pengendali PT TSM setelah transaksi? Status direktur, pemegang saham, pemilik manfaat, dan pihak yang mengambil keputusan harus diuji berdasarkan dokumen serta fakta transaksi.
  5. Adakah aliran dana PT DDR atau PT TSM kepada pihak-pihak terkait penyelenggara negara? Jika ditemukan indikasi, penyidik perlu menelusuri tujuan, dasar transaksi, serta relevansinya dengan dugaan tindak pidana yang sedang diusut.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan kesimpulan adanya tindak pidana, melainkan agenda penelusuran yang perlu dijawab berdasarkan bukti.

TRANSPARANSI MENJADI UJIAN, JANGAN BIARKAN JEJAK KORPORASI BERHENTI DI ATAS KERTAS

Kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas produksi dan perizinan tambang.

Struktur holding, kepemilikan manfaat, transaksi akuisisi, serta hubungan antarkorporasi merupakan bagian penting yang harus dibuka apabila penyidik ingin mengungkap perkara secara menyeluruh.

Pemeriksaan empat orang PT DDR karena itu patut menjadi perhatian publik. Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada pemeriksaan sejumlah perusahaan, sementara hubungan pengendalian, transaksi bernilai besar, dan pihak-pihak yang menikmati manfaat ekonomi tidak terurai secara terang.

Terlebih, ketika muncul nama istri kepala daerah dalam data kepemilikan saham perusahaan yang dikaitkan dengan pengusaha yang disebut dalam konstruksi penyidikan, transparansi dan klarifikasi menjadi semakin penting.

Publik berhak mengetahui apakah seluruh hubungan bisnis tersebut merupakan aktivitas korporasi yang sah atau memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Kejagung perlu memastikan setiap fakta diuji berdasarkan dokumen, aliran dana, dan keterangan para pihak. Tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului pembuktian, tetapi juga tidak boleh ada hubungan bisnis yang luput dari penelusuran.

Kini, publik menunggu sejauh mana Jampidsus berani membongkar jejaring bisnis nikel Sultra hingga ke akar-akarnya. Bukan hanya siapa yang mengendalikan perusahaan, tetapi juga siapa yang menikmati hasilnya dan ke mana aliran uang itu bermuara.

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *