JAKARTA – Mantan Anggota DPR RI sekaligus mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Ali Mochtar Ngabalin, kembali angkat suara menyikapi maraknya kritik bernada nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (6/1/2026).
Dalam wawancara melalui aplikasi WhatsApp dengan media ini, Ngabalin menegaskan bahwa dalam alam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar kritik tersebut disampaikan secara beradab dan bertanggung jawab.
“Setiap warga negara memikul tanggung jawab bersama atas masa depan Republik Indonesia,” ujar Ngabalin.
Ia secara tegas membedakan antara kritik yang membangun dengan cacian, hujatan, dan penghinaan. Menurutnya, menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar, merendahkan martabat, atau menghujat pejabat negara bukanlah bagian dari demokrasi yang sehat dan tidak memiliki nilai konstruktif.
“Perlu dibedakan antara kritik dan cacian. Menghina, memaki, atau merendahkan martabat orang lain itu bukan kritik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ngabalin mengajak masyarakat untuk menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang berperadaban dan menjunjung tinggi etika dalam berdiskusi politik. Ia menilai penggunaan cara-cara lama berupa penghinaan demi kepentingan politik sebagai tindakan yang tidak bermartabat dan miskin moral.
“Bangsa besar adalah bangsa yang beretika. Politik tanpa moral hanya akan merusak peradaban,” katanya.
Terkait sikap pemerintah, Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah sangat terbuka terhadap kritik dan masukan publik, selama disampaikan dengan cara yang baik, santun, dan bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, Ngabalin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga martabat bangsa melalui diskursus politik yang sehat, tanpa saling menjatuhkan atau menghina.
“Demokrasi harus dirawat dengan etika, bukan dengan kebencian,” tutup Ali Mochtar Ngabalin.kan Kritik Boleh, Cacian Tidak di Era Pemerintahan Prabowo
JAKARTA – Mantan Anggota DPR RI sekaligus mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Ali Mochtar Ngabalin, kembali angkat suara menyikapi maraknya kritik bernada nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (6/1/2026).
Dalam wawancara melalui aplikasi WhatsApp dengan media ini, Ngabalin menegaskan bahwa dalam alam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar kritik tersebut disampaikan secara beradab dan bertanggung jawab.
“Setiap warga negara memikul tanggung jawab bersama atas masa depan Republik Indonesia,” ujar Ngabalin.
Ia secara tegas membedakan antara kritik yang membangun dengan cacian, hujatan, dan penghinaan. Menurutnya, menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar, merendahkan martabat, atau menghujat pejabat negara bukanlah bagian dari demokrasi yang sehat dan tidak memiliki nilai konstruktif.
“Perlu dibedakan antara kritik dan cacian. Menghina, memaki, atau merendahkan martabat orang lain itu bukan kritik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ngabalin mengajak masyarakat untuk menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang berperadaban dan menjunjung tinggi etika dalam berdiskusi politik. Ia menilai penggunaan cara-cara lama berupa penghinaan demi kepentingan politik sebagai tindakan yang tidak bermartabat dan miskin moral.
“Bangsa besar adalah bangsa yang beretika. Politik tanpa moral hanya akan merusak peradaban,” katanya.
Terkait sikap pemerintah, Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah sangat terbuka terhadap kritik dan masukan publik, selama disampaikan dengan cara yang baik, santun, dan bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, Ngabalin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga martabat bangsa melalui diskursus politik yang sehat, tanpa saling menjatuhkan atau menghina.
“Demokrasi harus dirawat dengan etika, bukan dengan kebencian,” tutup Ali Mochtar Ngabalin.