Kolaka ll Kabengga.id – Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) telah menetapkan harga gabah dan beras sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga pangan nasional sekaligus perlindungan terhadap petani. Salah satu poin penting dalam Inpres tersebut adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, yang dimaksudkan agar petani memperoleh harga yang wajar dan tidak dirugikan saat masa panen.
Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Di berbagai daerah, petani mengeluhkan harga gabah yang jauh berada di bawah HPP yang telah ditetapkan. Misalnya, saat panen raya, harga gabah anjlok akibat kelebihan pasokan dan lemahnya serapan oleh Bulog. Kondisi tersebut membuat banyak petani terpaksa menjual gabah kepada tengkulak dengan harga rendah agar tidak mengalami kerugian lebih besar, mengingat keterbatasan gudang penyimpanan maupun akses pasar yang memadai.
Selain itu, Bulog dan mitra pengadaan lainnya kerap enggan membeli gabah petani dengan alasan kualitas tidak memenuhi standar, seperti kadar air yang terlalu tinggi atau gabah yang belum bersih. Padahal, di lapangan, standar tersebut sulit dipenuhi karena petani memiliki keterbatasan sarana pengeringan dan pengolahan pascapanen.
Ketimpangan antara kebijakan dan praktik ini menimbulkan keresahan di kalangan petani. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan yang dijanjikan pemerintah, bahkan terancam mengalami kerugian berulang setiap musim panen. Hal ini berpotensi menurunkan semangat produksi pertanian sekaligus mengancam ketahanan pangan dalam jangka panjang, ujar Ruslang, Ketua Umum Hippmaharu Sultra.
Menurut Ruslang, perlu adanya evaluasi dan penyesuaian dalam mekanisme implementasi Inpres harga gabah. Hal ini meliputi penguatan peran Bulog di daerah, penyediaan sarana pascapanen bagi petani, serta pengawasan terhadap tengkulak dan pedagang besar agar tidak semena-mena memainkan harga.
“Jika persoalan ini terus dibiarkan hanya menjadi wacana, khususnya di Kabupaten Kolaka, saya pastikan akan memicu keributan. Saya pribadi siap menjadi garda terdepan untuk menyuarakan dan melawan pihak-pihak yang ingin bermain-main dengan nasib petani,” tegas Ruslang.**