BOMBANA, KABENGGA.ID — Ketua Satgas Tani Merdeka Indonesia (TMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Andhy Ardian, menyoroti penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Bombana. Ia meminta seluruh bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi petani benar-benar sampai kepada kelompok tani yang berhak dan tidak dikuasai pihak tertentu.
Hal itu disampaikan Andhy melalui pesan singkat WhatsApp kepada media ini, Rabu (19/8/2026). Sorotan tersebut muncul setelah pihaknya menerima sejumlah informasi dan laporan dari kelompok tani terkait dugaan bantuan Alsintan yang belum sepenuhnya diterima oleh kelompok penerima sebagaimana mestinya.
Menurut Andhy, informasi tersebut diperoleh dari hasil penelusuran dan investigasi TMI ke sejumlah kelompok tani di Bombana. Dari keterangan yang diterima, terdapat dugaan sejumlah bantuan Alsintan tidak sampai kepada kelompok tani yang seharusnya menerima, bahkan muncul laporan mengenai adanya alat pertanian yang diduga dikuasai oleh oknum tertentu.
Andhy menegaskan, jika bantuan tersebut bersumber dari pemerintah pusat atau kementerian dan diperuntukkan bagi petani, maka pengelolaan serta pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia menilai tidak semestinya bantuan negara berubah menjadi alat kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik.
“Bantuan itu untuk petani, bukan untuk pejabat daerah. Jangan sampai ada bantuan alat pertanian dari kementerian yang justru dikuasai oleh oknum-oknum tertentu,” tegas Andhy.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik yang membuat petani kesulitan mengakses bantuan yang memang menjadi hak mereka. Menurutnya, proses distribusi harus transparan, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari penerima hingga keberadaan dan pemanfaatan Alsintan.
Andhy turut menyoroti potensi klaim bantuan pemerintah sebagai hasil perjuangan atau pemberian pribadi pejabat. Menurut dia, bantuan yang berasal dari anggaran negara tidak semestinya diposisikan sebagai pemberian personal yang kemudian digunakan untuk membangun citra atau kepentingan politik tertentu.
“Jangan ada drama yang sengaja mempersulit petani, kemudian alat yang seharusnya digunakan petani justru ingin dikuasai. Pejabat daerah jangan hanya rajin meminta bantuan ke pusat, tetapi ketika bantuan tiba justru bukan petani yang menikmati,” ujarnya.
TMI, kata Andhy, mengecam keras apabila dugaan tersebut terbukti. Ia menegaskan pihaknya akan terlebih dahulu mendalami data dan informasi yang diterima sebelum menentukan langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan menempuh jalur hukum apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan dalam penguasaan atau distribusi bantuan Alsintan.
Andhy menekankan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan memastikan bantuan Alsintan untuk petani tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. TMI juga mendorong pemerintah daerah serta instansi terkait membuka data penerima dan mekanisme pengelolaan bantuan agar tidak menimbulkan polemik maupun dugaan penyalahgunaan.
TMI mengingatkan seluruh pihak agar menempatkan kepentingan petani di atas kepentingan politik maupun kepentingan pribadi. Sementara itu, dugaan penguasaan bantuan Alsintan oleh oknum tersebut masih berupa laporan yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Media ini juga membuka ruang bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip keberimbangan jurnalistik.(redaksi).