MUNA BARAT,KABENGGA.ID.(4 Agustus 2026). — Klaim pemerintah pusat bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman kembali diuji oleh realitas di daerah. Di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, masyarakat justru dihadapkan pada kelangkaan Pertalite bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU dan lonjakan harga di tingkat pengecer.
Kontras antara pernyataan pemerintah pusat dan kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Di saat pasokan nasional disebut mencukupi, warga Muna Barat justru harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperoleh Pertalite yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi sehari-hari.
Situasi tersebut bahkan memicu kenaikan harga Pertalite di tingkat pengecer hingga sekitar Rp18 ribu per liter, melampaui harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Kondisi itu menjadi indikator bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar tingginya permintaan, melainkan dugaan adanya persoalan pada mata rantai distribusi yang perlu segera dievaluasi.
Pengamat Kebijakan Publik Didin Alkindi menilai kondisi tersebut merupakan anomali yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi di Muna Barat.
“Ini semacam anomali. Di pusat bilang aman, di Muna Barat antrean panjang untuk mendapatkan BBM,” tegas Didin.
Didin menegaskan, BBM bukan sekadar komoditas energi, melainkan infrastruktur strategis yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Ketika distribusinya terganggu, dampaknya langsung dirasakan oleh nelayan, petani, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas harian.
“BBM adalah kebutuhan domestik masyarakat sebagai bagian dari infrastruktur perputaran ekonomi. Dengan terjadinya kelangkaan, perputaran ekonomi menjadi lambat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan distribusi BBM harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, terutama di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran daerah yang diproyeksikan masih berlangsung hingga 2027. Menurutnya, ketimpangan antara klaim stok nasional dan kenyataan di daerah tidak boleh terus dibiarkan tanpa evaluasi yang komprehensif.
“Karena itu, Kementerian ESDM harus melihat problem Pertalite di Muna Barat,” pungkasnya.
Di tengah kondisi tersebut, Bupati Muna Barat La Ode Darwin mengambil langkah antisipatif dengan mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang memiliki penghasilan tetap agar sementara waktu menggunakan BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Kebijakan itu dimaksudkan agar kuota Pertalite dapat lebih diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Aparatur Sipil Negara yang sudah memiliki gaji tetap untuk membeli Pertamax. Sementara Pertalite kita upayakan untuk masyarakat ekonomi rendah yang sangat membutuhkan, agar antrean bisa berkurang sampai pasokan kembali stabil,” ujar Darwin saat meninjau SPBU PT Bahari Cahaya Endekana di Desa Suka Damai, Senin (3/8/2026).
Langkah tersebut diapresiasi sebagai bentuk solidaritas sosial di tengah keterbatasan pasokan. Namun, pengamat menegaskan kebijakan itu hanya bersifat sementara. Penyelesaian utama tetap bergantung pada kemampuan pemerintah pusat bersama Pertamina memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan pasokan di daerah benar-benar sejalan dengan klaim ketersediaan stok secara nasional.
Kini, publik menunggu jawaban atas satu pertanyaan mendasar: jika stok BBM nasional benar-benar aman, mengapa masyarakat Muna Barat masih harus mengantre panjang demi mendapatkan beberapa liter Pertalite?(redaksi).