JAKARTA,KABENGGA.ID. – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meskipun mendapat kritik dari sejumlah kalangan mahasiswa. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo Subianto yang menjadi bagian dari mandat yang diberikan rakyat melalui Pemilu Presiden 2024.
Pernyataan itu disampaikan Qodari menanggapi adanya tuntutan penghentian program MBG yang dinilainya tidak sejalan dengan komitmen politik yang telah disampaikan Presiden Prabowo kepada masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis tidak bisa diminta untuk langsung dihentikan. Presiden Prabowo dipilih karena program-program yang ditawarkan kepada rakyat, dan salah satunya adalah MBG,” kata Qodari dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai tuntutan penghentian program tersebut merupakan langkah yang keliru. Sebab, menurutnya, hal itu sama saja dengan meminta Presiden untuk tidak menjalankan janji kampanye yang menjadi dasar dukungan publik terhadap dirinya.
“Kalau menuntut Pak Prabowo menghentikan program ini, itu sama saja meminta beliau tidak memenuhi janji kampanyenya,” ujarnya.
Meski demikian, Qodari mengakui bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Namun, ia menegaskan bahwa kendala yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.
Pemerintah, lanjut dia, tetap membuka ruang dialog dan menerima berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program tersebut.
“Jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari sisi teknis maupun tata kelola, tentu akan menjadi perhatian pemerintah. Kritik yang konstruktif sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan program,” katanya.
Selain MBG, Qodari juga menyinggung sejumlah program prioritas lain yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo, seperti penataan tata niaga ekspor sumber daya alam strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu untuk meningkatkan penerimaan negara, serta Program Sekolah Rakyat yang ditujukan memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Karena itu, ia meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan dan menyempurnakan program-program yang telah dirancang.
“Presiden Prabowo sedang berupaya menjalankan solusi atas berbagai persoalan yang ada. Karena itu, berikan kesempatan agar program-program tersebut dapat berjalan dan dievaluasi secara objektif,” tutup Qodari.