KENDAR, KABENGGA.ID. (5 juni 2026) – Aliansi Pemuda Pemudi Lingkungan Sulawesi Tenggara (APPL Sultra) mendesak Ditreskrimsus Polda Sultra mengusut dugaan pelanggaran kehutanan dan lingkungan hidup dalam aktivitas pertambangan PT Adhi Kartiko Pratama (AKP/NICE).
Dalam pengaduannya, APPL Sultra meminta aparat tidak hanya melakukan investigasi lapangan, tetapi juga menelusuri seluruh aspek perizinan dan kepatuhan hukum perusahaan yang diduga berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, negara, dan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Ketua APPL Sultra, Muhammad Ilham, menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh berjalan di luar koridor hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan dan lingkungan hidup.
Selain dugaan pelanggaran lingkungan, APPL Sultra turut menyoroti transparansi pemenuhan kewajiban administratif perusahaan. Mereka mendesak Ditreskrimsus menelusuri dokumen sanksi administratif yang pernah dijatuhkan kepada PT AKP, termasuk bukti pembayaran denda kepada Kementerian Kehutanan RI.
“Kami meminta aparat memastikan apakah kewajiban administratif perusahaan benar-benar telah dipenuhi. Saat audiensi dengan pihak perusahaan, bukti pembayaran denda yang disebutkan tidak diperlihatkan kepada kami,” kata Ilham.
Menurutnya, keterbukaan dokumen tersebut penting untuk menjawab keraguan publik sekaligus memastikan tidak ada kewajiban hukum yang diabaikan.
Menanggapi tuntutan itu, Ditreskrimsus Polda Sultra menyatakan siap menindaklanjuti laporan APPL Sultra. Polisi berencana melakukan investigasi bersama Dinas Kehutanan setelah menerima pengaduan resmi sebagai dasar administrasi penyelidikan.
APPL Sultra berharap langkah tersebut tidak berhenti pada penerimaan laporan semata, melainkan berujung pada pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran serta status pemenuhan kewajiban administratif perusahaan demi mewujudkan tata kelola pertambangan yang transparan, taat hukum, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.(redaksi).