KENDARI, KABENGGA.ID. — Pemerintah pusat bergerak cepat merespons bencana banjir yang melumpuhkan sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara. Fokus utama diarahkan pada penyelamatan sektor pertanian yang terdampak parah akibat genangan yang merendam ribuan hektare lahan sawah dan mengancam ketahanan pangan masyarakat.
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, turun langsung meninjau kawasan persawahan Amohalo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Selasa (12/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Amran memastikan pemerintah tidak akan membiarkan petani menanggung kerugian sendiri pascabanjir.
Sebagai langkah percepatan pemulihan, Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih padi gratis untuk lahan seluas 2.000 hektare yang tersebar di tiga kabupaten/kota terdampak banjir di Sulawesi Tenggara.
“Semua yang kena banjir kami akan berikan benih padi gratis untuk 2.000 hektare,” tegas Amran di hadapan petani dan jajaran pemerintah daerah.
Tak berhenti pada bantuan benih, pemerintah juga menggelontorkan dukungan alat dan mesin pertanian guna mempercepat rehabilitasi lahan. Sebanyak 20 unit hand traktor dan lima unit combine harvester disalurkan untuk membantu petani kembali mengolah sawah yang sempat lumpuh akibat banjir.
“Kami kirim hand traktor 20 unit dan lima unit combine harvester untuk membantu petani,” ujarnya.
Langkah strategis lain juga disiapkan pemerintah guna mencegah kerugian lebih besar saat masa panen tiba. Kementerian Pertanian meminta Perum Bulog segera menghadirkan fasilitas pengering gabah (dryer) di gudang penyimpanan agar hasil panen petani tidak rusak akibat tingginya kadar air pascabanjir.
“Dryer ini penting agar padi petani bisa diselamatkan,” tambahnya.
Dalam peninjauan lapangan, Amran turut menyoroti kondisi tanggul yang jebol dan diduga menjadi salah satu pemicu meluasnya banjir di kawasan persawahan. Ia meminta pihak Badan Wilayah Sungai bergerak cepat melakukan perbaikan tanggul dalam waktu maksimal satu minggu guna mencegah banjir susulan.
Tak hanya berbicara soal pertanian, Amran juga menaruh perhatian pada kondisi masyarakat terdampak banjir yang masih membutuhkan bantuan pangan darurat. Ia meminta Pemerintah Kota Kendari mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat apabila banjir belum surut sepenuhnya.
Menurutnya, status tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan distribusi bantuan beras dan minyak goreng dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional.
“Kalau air masih tinggi, kami minta status darurat diperpanjang karena berkaitan dengan bantuan beras dan minyak goreng,” jelasnya.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa bantuan pangan sebenarnya sudah mulai dikirim meski administrasi resmi masih dalam proses.
“Bantuan sudah kami kirim. Ini perintah langsung presiden karena kebutuhan makan tidak bisa ditunda,” ungkap Amran.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Kendari menetapkan status tanggap darurat bencana selama tujuh hari, terhitung mulai 11 hingga 17 Mei 2026. Kebijakan itu diambil setelah banjir besar merendam sedikitnya tujuh kecamatan, memaksa ratusan warga terdampak dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Selain merendam permukiman, banjir juga menyebabkan kerusakan serius pada lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama warga. Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk memastikan pemulihan berjalan cepat agar petani bisa kembali menanam dan ancaman krisis pangan dapat dicegah.(redaksi).