Hari ini dengan dengan hadirnya kebijakan efisiensi anggaran yang di canangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tak hanya memberikan dampak ekonomi pada tataran pemerintahan pusat melainkan juga memberikan dampak yang bahkan sangat terasa pada tataran pemerintah daerah. Melalui kebijakan Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang di perkirakan mencapai 24% menjadi momok yang sangat menakutkan bagi daerah terlebih bagi daerah yang memiliki ketergantungan pada anggaran TKD. Sementara itu, jika kita menelisik sedikit lebih jauh kebelakang kebijakan pemangkasan TKD ini di maksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah agar dapat bertidak lebih kreatif dalam memaksimalkan segala sektor ekonomi yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat bertrannsformasi menjadi daerah mandiri yang jauh dari ketergantungan terhadap TKD.
Salah satu daerah yang hari ini memiliki ketergantungan pada anggaran TKD berdasarkan pengamatan objektif dari sudut pandang saya ialah Kabupaten Bombana yang terletak di Provinsi Sulawesi tenggara. Hal ini di sebabkan kerena dengan adanya kebijakan pemangkasan TKD memberikan efek stagnasi bahkan degradasi pada sektor ekonomi dan jalannya sistem pemerintahan daerah. Oleh karena adanya stagnasi bahkan degradasi ekonomi tersebut, seharusnya mendorong pemerintah Bombana untuk menghadirkan sebuah problem solving tepat sehingga dapat mengahadirkan sebuah solusi yang dapat menjawab segala permasalahan yang ada, akan tetapi hari ini pemerintah Bombana hadir dengan sebuah kejutan dengan wacana yang
sebentar lagi terwujud yakni pinjaman 250 Miliar yang hari ini terpangkas sampai 210 Miliar, namun yang menjadi perdebatan sesungguhnya bukan hanya pada nominal utang yang akan di pinjam ke Bank Sultra melainkan kemana uang tersebut akan di alokasikan.
Jika kita mengacu pada rencana pengalokasian anggaran yang di bahas dalam Rapat DPRD Bombana kita akan menemukan beberapa item alokasi anggaran yang sekiranya kurang efektif seperti lanjutan pembangunan By Pass Rumbia, pembangunan kolam renang, penataan alun alun dan bebrarapa item lainnya. Anggapan bahwa banyaknya item yang tidak efektif sebagai objek pembiayaan melalui skema utang ini berakar dari PP No. 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional di mana dalam pasal 36 ayat 2 huruf d ” Pengelolaan pembiyaan utang daerah haruslah bersifat efektif dan efisien” isu ini menjadi spotlight di karenakan rencana ini timbul di tengah krisis ekonomi daerah dan defisit anggaran.
Menurut hemat saya, mestinya ditengah kondisi ketidak stabilan pendaptan daerah alokasi anggara pinjaman ini harusnya di tujukan pada sektor – sektor yang memiliki potensi menghasilkan income kepada daerah, hal ini sejalan dengan konsep utang dalam pendekatan ekonomi yakni financial laverage, pinjaman daerah mesti memberikan income yang lebih besar di bandingkan dengan bunga dari pinjaman tersebut sehingga daerah mendapat keuntungan lebih yang bukan hanya agar dapat membayar pinjaman tetapi menghasilkan keuntungan bagi keuangan daerah.
Jika pertanyaannya hari ini sektor manakah yang mestinya menjadi prioritas? menurut hemat saya, agar pinjaman tersebut dapat menjadi sebuah pinjaman yang produktif mestinya dialokasikan pada sektor produktif juga yakni pembangunan sarana prasarana pelabuhan, layananan kesehatan, serta pembangunan jalan raya di wilayah terisolir.
Mengapa pada tiga sektor
tersebut? seperti yang kita ketahui bersama membangun fasilitas pelabuhan bukan hanya akan membantu dari pada ektivitas mobilisasi masyarakat tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan pada sektor maritim mengingat bombana juga merupakan daerah yang memiliki potensi maritim yang baik serta memiliki wilayah kepulauan yang dapat terhubung dengan fasilitas pelabuhan yang baik.
Selain itu layanan kesehatan juga menjadi sektor yang memiliki ugensi yang begitu fundamental selain memberikan manfaat dari segi ekonomi pembangunan layanan kesehatan juga bertujuan memberikan manfaat pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat seperti yang kita ketahui tahun 2025 terjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan di Bombana di mana seorang ibu harus kehilangan bayinya akibat keterlambatan penanganan medis karena kurangnya fasilitas kesehatan di daerahnya, sehingga harusnya dengan hadirnya anggaran pinjaman daerah ini dapat di alokasikan pada peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di Pulau Kabaena.
Yang terakhir pembangunan jalan di wilayah terisolir, saat ini kita ketahui masih banyak wilayah bombana yang tertinggal akibat minimnya akses jalan yang memadai sehingga menghambat mobilitas masyarakat contoh di wilayah Pulau Kabaena, Mata Oleo, Mata Usu, dan beberapa wilayah di Poleang, sedangkat wilayah – wilayah ini menjadi wilayan dengan potensi ekonomi yang besar seperti wilayah Kabaena dan Mata Oleo dengan potensi lautnya, dan Mata Usu dan Poleang dengan potensi perkebunannya, namun terhambat karena kurangnya fasilitas jalan yang layak.
Rakyat Bombana tidak butuh pemerintah yang sibuk bermain proyek, jangan karena By Pass keren ketika di potret, jangan karena lampu alun-alun indah jika di pandang, lantas menjadi prioritas dan mengabaikan jalan rusak, layanan kesehatan yang memprihatinkan serta ekonomi masyarakat yang melemah. Jika eksistensi pemerintahan di hitung berdasar sorot kamera media
maka bolehlah pemerintah mengikuti event fashion show sekalian.
Sumber:Adam/ Kabengga.Id.