Kendari, Kabengga.Id. – Tempat hiburan malam (THM) Exodus di Kota Kendari kembali menjadi sorotan publik setelah insiden penikaman yang terjadi pada Selasa malam (5/5). Kejadian ini menambah daftar panjang kasus kekerasan yang berulang di lokasi yang sama, memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat.
Fakta bahwa kejadian serupa terjadi di lokasi yang sama menunjukkan adanya pola yang mengarah pada kelalaian sistematis dalam pengelolaan keamanan. Dalam situasi seperti ini, pihak pengelola tidak bisa lagi menghindar dari tanggung jawab.
Sebagai penyelenggara operasional, pengelola seharusnya menjamin keamanan pengunjung melalui sistem pengawasan yang ketat. Namun, berulangnya kasus kekerasan justru memperlihatkan bahwa standar keamanan diduga tidak berjalan secara maksimal, bahkan terkesan hanya formalitas.
Pihak kepolisian melalui Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau, membenarkan adanya kejadian tersebut dan menyatakan bahwa kasus ini “sementara dalam penanganan”. Namun, pernyataan tersebut dinilai publik sebagai respons normatif yang terus berulang tanpa langkah pencegahan nyata.
Kami menyoroti juga pihak pengelola Dengan melihat rentetan kejadian yang terus berulang sejak awal beroperasi, pengelola dinilai gagal total dalam menjamin keamanan.
Standar pengamanan yang seharusnya menjadi kewajiban justru dipertanyakan. Apakah pengawasan benar-benar dijalankan? Ataukah hanya formalitas demi mempertahankan izin usaha?
Jika kekerasan terus terjadi di tempat yang sama, maka itu bukan lagi insiden—itu kegagalan sistematis.
Kritik keras datang dari Robert, perwakilan Gerakan Pemuda Sultra, yang menilai bahwa situasi ini sudah tidak bisa ditoleransi.
“Sejak awal beroperasi, tempat ini sudah sering bermasalah. Kalau sampai hari ini masih terus terjadi kekerasan, berarti tidak ada keseriusan dari pengelola maupun aparat. Ini bukan lagi kelalaian, ini pembiaran,” tegas Robert.
Ia juga mendesak aparat untuk tidak lagi bersikap pasif.
“Kami mendesak penutupan total sekarang juga. Jangan tunggu korban berikutnya. Kalau aparat masih membiarkan, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakan mereka—apakah pada keselamatan masyarakat atau pada kepentingan bisnis,” lanjutnya.
Desakan ini tidak berdiri sendiri. Masyarakat menilai bahwa membiarkan tempat dengan rekam jejak kekerasan tetap beroperasi sama saja dengan membuka ruang bagi tragedi berikutnya.
Tuntutan gerakan pemuda sultra
Penutupan permanen operasional Exodus
Pemeriksaan dan penindakan terhadap pihak pengelola atas dugaan kelalaian
Evaluasi total izin operasional oleh pemerintah daerah
Tindakan konkret aparat, bukan sekadar pernyataan normatif
Jika tidak ada langkah tegas dalam waktu dekat, maka setiap insiden berikutnya bukan lagi sekadar kejahatan—melainkan hasil dari pembiaran yang terus dipelihara.