BOMBANA, KABENGGA. ID – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Aliansi Mahasiswa Bombana Bersatu untuk menyuarakan kritik keras terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Bombana. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bombana, Sabtu (2/5/2026), mendesak pemerintah daerah segera membenahi berbagai persoalan pendidikan yang dinilai tak kunjung terselesaikan.
Sejak pagi, puluhan mahasiswa memadati area kantor bupati dengan membawa spanduk dan poster tuntutan. Secara bergantian, mereka menyampaikan orasi lantang menyoroti sederet persoalan mendasar di sektor pendidikan, mulai dari kesejahteraan tenaga pendidik hingga fasilitas sekolah yang dinilai memprihatinkan.
Koordinator Lapangan, Maikel Andrestein G, menegaskan bahwa Hardiknas tidak seharusnya hanya menjadi agenda seremonial tahunan tanpa diikuti langkah nyata dari pemerintah.
“Pendidikan adalah hak dasar masyarakat. Tapi sampai hari ini, masih banyak persoalan pendidikan di Bombana yang belum diselesaikan pemerintah daerah,” tegas Maikel dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada Bupati Bombana, yakni:
- Mendesak peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Bombana.
- Meminta pemerintah segera menggratiskan seragam sekolah bagi siswa.
- Mendesak perbaikan fasilitas SD Negeri 37 Balo, Kecamatan Kabaena Timur, yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
- Mempercepat penugasan guru sebagai kepala sekolah definitif sesuai Surat Perintah Kemendikdasmen Nomor 0117/B/B.B3/GT.03.00/2026.
- Menjatuhkan sanksi kode etik kepada oknum berinisial E, mantan Plt Kabid GTK yang kini menjabat Plt Kepala Sekolah di Bombana.
Salah satu massa aksi, Baril, menilai lambannya penanganan persoalan pendidikan akan berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia di Bombana pada masa mendatang.
“Kalau pendidikan terus diabaikan, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi Bombana sendiri,” ujarnya.
Massa aksi juga sempat berupaya menemui langsung Bupati Bombana untuk menyampaikan tuntutan mereka. Namun hingga aksi berakhir, mahasiswa hanya diterima oleh perwakilan pemerintah daerah, yakni Asisten I dan Asisten III, yang berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi kepada bupati.
Aliansi Mahasiswa Bombana Bersatu menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut dan membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret.
Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tegas perwakilan massa