Konawe Selatan — Sebanyak 4.345 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) resmi dilantik dan menandatangani perjanjian kerja pada Senin, 8 Desember 2025. Prosesi pelantikan yang menjadi momen penting dalam perjalanan birokrasi daerah ini dipimpin langsung oleh Bupati Konsel, Irham Kalenggo, bersama Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama.
Acara berlangsung khidmat dan penuh antusiasme di Stadion Lababa Silondae, yang sejak pagi telah dipadati ribuan peserta dan keluarga yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Suasana semakin terasa istimewa ketika para PPPK PW satu per satu mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani dokumen perjanjian kerja sebagai bentuk komitmen untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Konawe Selatan.
Pelantikan massal ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pelayanan publik dan menata kebutuhan tenaga kerja pemerintah secara lebih profesional dan terukur. Dengan jumlah yang mencapai ribuan orang, kehadiran PPPK PW diharapkan dapat meningkatkan efektivitas berbagai program pembangunan yang sedang berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konsel.
Bupati Irham Kalenggo dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan PPPK Paruh Waktu merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, sekaligus memastikan layanan pemerintahan berjalan lebih optimal. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan integritas sebagai landasan utama bekerja di lingkungan birokrasi.
Sementara itu, Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama menyampaikan harapannya agar seluruh PPPK yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, serta mampu menunjukkan kontribusi nyata bagi kemajuan Konawe Selatan.
Dengan terlaksananya pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Konsel resmi menambah kekuatan baru dalam jajaran aparatur pemerintahannya. Ribuan PPPK PW yang kini mengemban tugas baru itu diharapkan menjadi motor penggerak pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.**