Kendari – Kabengga.id ll Seruan keras menggema dari Hotel Claro Kendari, Rabu (24/9/2025). Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra) Ir Hugua mendeklarasikan perang total terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Perlindungan PMI tidak dimulai di negara tujuan, tetapi sejak dari kampung halaman. Dari RT, desa, camat, hingga bupati. Kalau berangkat tanpa prosedur, risikonya tinggi jadi korban eksploitasi,” tegas Hugua dalam Rapat Sinergitas Pencegahan PMI Non Prosedural dan TPPO yang digelar BP3MI Sultra.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode itu menyebut TPPO sebagai “noda hitam kemanusiaan” yang hanya bisa diberantas lewat kerja sama lintas sektor. Ia juga menekankan pentingnya pembekalan keterampilan dan karakter bagi calon pekerja migran.
“Kalau anak-anak kita punya skill dan karakter baik, mereka bukan hanya cari devisa, tapi juga jadi duta diplomasi Indonesia,” ujarnya.
Sinergi Lintas Sektor
Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI BP2MI, Mangiring Hasoloan Sinaga, menegaskan kunci pencegahan adalah edukasi.
“Masyarakat harus tahu cara migrasi aman dan prosedural. Ini cara paling efektif mencegah perdagangan orang,” jelasnya.
Ia juga memaparkan peluang kerja PMI yang kini meluas ke Eropa, Amerika, hingga Asia Pasifik, termasuk skema Specific Skill Worker ke Jepang yang mensyaratkan bahasa Jepang minimal level N4.
Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar, mengingatkan perlindungan PMI adalah tanggung jawab bersama.
“PMI penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, tapi mereka juga rawan eksploitasi. Karena itu kita harus bersinergi,” tegasnya.
Gugus Tugas Dibentuk
Sebagai tindak lanjut, rapat ini merumuskan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan PMI Non Prosedural yang akan di-SK-kan Gubernur Sultra. Gugus tugas itu bakal melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga masyarakat.
Selain itu, BP3MI akan menggencarkan diseminasi informasi hingga ke desa-desa bersama BPMD, sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 42.
Acara ditutup dengan penyerahan cendera mata dan piagam penghargaan dari BP2MI kepada Pemprov Sultra, Polda Sultra, Kanwil Imigrasi Sultra, dan Pemkab Wakatobi atas kontribusinya dalam perlindungan PMI.
Sultra kini bergerak. Satu suara: tak boleh ada lagi korban perdagangan orang.**