Bombana — Kabengga.id ll Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Bombana kini berada di ujung tanduk. Harapan mereka untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nyaris kandas gara-gara keterlambatan pengiriman dokumen ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Fakta ini menampar keras wajah birokrasi daerah yang seolah lalai mengurus nasib ribuan pegawai honorer yang telah puluhan tahun mengabdi.
Masalah ini terungkap setelah Komisi I DPRD Bombana turun tangan dan menemukan indikasi kuat adanya kelambanan dan miskomunikasi administratif antara pemerintah daerah dan Kemenpan-RB. Keterlambatan pengiriman berkas dinilai bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk kelalaian struktural yang berpotensi menggagalkan seluruh proses pengangkatan PPPK tahun ini.
Diruang rapat Komisi I DPRD Bombana mendadak menjadi pusat perhatian. Di hadapan sejumlah awak media, Ketua Komisi I DPRD Bombana, Ashari Usman, memimpin konferensi pers yang berlangsung panas dan penuh tekanan. Nada tegas dan kalimat lugas yang keluar dari mulut para legislator menggambarkan satu hal: mereka muak dengan kelambanan birokrasi sendiri.
Dalam penjelasannya, Ashari membeberkan hasil kunjungan kerja Komisi I ke Komisi II DPR RI dan Kemenpan-RB di Jakarta pekan lalu. Langkah itu, katanya, dilakukan sebagai bentuk “intervensi penyelamatan” untuk memastikan nasib para tenaga honorer Bombana yang hingga kini belum juga mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan belum diangkat sebagai PPPK.
“Kami tidak ingin ada satu pun honorer Bombana dikorbankan karena kesalahan administratif. Kami datang langsung ke pusat untuk memastikan di mana letak persoalannya, karena terlalu lama mereka menunggu kejelasan status,” tegas Ashari dengan nada geram. Ia didampingi anggota Komisi I lainnya, di antaranya Ahmad Sutejo, Kusmardin, dan Haji Bahri, bersama staf pendamping Yuslimin dan Retno.
Lebih jauh, Ashari menuding adanya indikasi lemahnya koordinasi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bombana dengan instansi pusat. Menurutnya, keterlambatan pengiriman dokumen bukan hal sepele — sebab dampaknya langsung menyentuh hak hidup dan masa depan ribuan keluarga honorer.
“Kita bicara soal masa depan manusia, bukan sekadar tumpukan berkas. Kalau sampai gagal, siapa yang mau tanggung jawab?” ujar salah satu anggota komisi dengan nada tinggi dalam forum tersebut. Kalimat itu membuat suasana konferensi pers seketika menegang.
Kini, semua mata tertuju pada langkah cepat pemerintah daerah. DPRD menegaskan tidak akan tinggal diam. Mereka bahkan membuka opsi pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut penyebab keterlambatan fatal ini, sekaligus memastikan tidak ada permainan di balik layar yang merugikan tenaga honorer Bombana.
Satu hal yang pasti: ribuan tenaga honorer Bombana kini menunggu dengan cemas. Bagi mereka, ini bukan sekadar status kepegawaian — tapi soal harga diri, keadilan, dan pengakuan atas pengabdian panjang yang selama ini diabaikan oleh birokrasi yang lamban dan tak peka.**