KENDARI, KABENGGA.ID. – Rencana pembangunan revitalisasi gerbang utama Universitas Halu Oleo (UHO) yang digarap oleh CV RANNING DWI LAKSANA dengan nilai anggaran mencapai Rp7,4 miliar memicu gelombang kritik dari kalangan mahasiswa. Anggaran yang dinilai sangat fantastis ini dianggap tidak memiliki urgensi mendesak, terlebih melihat kondisi fasilitas di dalam kampus yang masih banyak memprihatinkan.
Ferli Muhamad Nur, salah satu mahasiswa UHO, secara tegas menyoroti prioritas pembangunan kampus yang dinilai miring. Menurutnya, alokasi dana sebesar itu seharusnya dialihkan untuk memperbaiki sarana prasarana yang memberikan manfaat langsung bagi proses belajar mengajar dan kenyamanan mahasiswa.
“Anggaran Rp7,4 miliar untuk sebuah gerbang utama itu angka yang tidak masuk akal. Emangnya mau dibangun pakai dinding emas? Kami melihat UHO sekarang ini seperti ‘gula-gula di luar tapi kotoran di dalam’. Terlihat megah dan indah dari jalan raya, tapi begitu masuk ke dalam, kondisinya masih banyak yang berantakan,” ujar Ferli.
Ferli membandingkan besarnya dana untuk estetika gerbang dengan kondisi riil di lapangan. Ia menyebutkan masih banyak ruang kelas yang penerangannya minim, toilet fakultas yang rusak dan kekurangan air, laboratorium yang peralatannya tidak memadai, hingga jalanan di dalam kampus yang banyak berlubang.
Yang makin memicu kecurigaan, lanjut Ferli, dalam dokumen perencanaan anggaran kampus setiap tahunnya selalu terposting anggaran untuk renovasi dan pemeliharaan fasilitas tersebut. Namun, realisasinya di lapangan nyaris tidak terlihat.
“Perencanaan di atas kertas memang selalu terlihat fantastis, tapi faktanya realisasi nihil. Ini menunjukkan ada ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang dirasakan langsung oleh kami sebagai pengguna fasilitas,” kritiknya.
Ferli juga menyoroti aspek transparansi anggaran yang dinilai masih tertutup. Ia mempertanyakan mekanisme penyaluran dana pembangunan dan meminta agar adanya audit independen. Ferli bahkan secara terbuka menantang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung memeriksa pengelolaan keuangan di UHO.
“Kami menduga banyak kejanggalan di dalam pengelolaan anggaran kampus. Oleh karena itu, saya menantang BPK maupun KPK untuk sesekali turun langsung ke lapangan. Jangan sampai uang negara yang seharusnya untuk pendidikan justru habis hanya untuk pencitraan fisik semata tanpa memberi dampak nyata bagi kualitas pendidikan,” pungkas Ferli./Red.