KENDARI,KABENGGA.ID. – Pemerintah Kota Kendari kembali mengocok ulang susunan birokrasi. Sebanyak 53 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional resmi dilantik di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Jumat (24/4/2026). Namun di balik seremoni itu, muncul satu pertanyaan yang tak bisa dihindari: ini sekadar rotasi rutin, atau “reshuffle senyap” yang menyimpan agenda tertentu?
Pelantikan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, berlangsung formal. Sumpah jabatan diucap, selamat diberikan. Tapi publik tentu tak berhenti pada seremoni—mereka menunggu hasil.
Dalam arahannya, Amir Hasan menekankan bahwa jabatan bukan sekadar simbol, melainkan beban tanggung jawab. Ia mengklaim, seluruh penempatan telah melalui kalkulasi matang—berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pernyataan yang terdengar ideal, namun kerap diuji di lapangan.
“Jangan tunggu lama. Setelah dilantik, langsung bekerja dan tunjukkan kinerja terbaik,” tegasnya.
Pesan itu terdengar lugas, tapi juga menyiratkan satu hal: birokrasi selama ini dinilai belum bergerak cukup cepat.
Amir juga menyoroti tiga kata kunci klasik dalam birokrasi—integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Nilai-nilai yang sering digaungkan, namun kerap dipertanyakan implementasinya. Sebab di mata publik, loyalitas tanpa integritas hanya melahirkan kepatuhan tanpa kritik.
Sorotan paling tajam justru diarahkan ke sektor kesehatan, khususnya RSUD Kota Kendari. Pemerintah mengklaim ada peningkatan, terutama pada layanan IGD yang kini disebut lebih representatif. Namun Amir mengingatkan, pembangunan fisik tak boleh menjadi kosmetik semata.
“Kebersihan, kenyamanan, dan keamanan harus jadi prioritas. Pelayanan itu harus dengan hati,” ujarnya.
Pernyataan ini seolah menjadi pengakuan tersirat: masih ada celah dalam pelayanan yang belum tertutup. Ia bahkan menyinggung persoalan klasik yang tak kunjung tuntas—penerangan yang minim dan kebersihan yang belum maksimal di beberapa area rumah sakit. Hal-hal yang bagi masyarakat bukan sekadar detail, tapi menyangkut rasa aman.
Rotasi dan mutasi, kata Amir, adalah hal lumrah dalam birokrasi. Namun publik paham, yang lebih penting bukan seberapa sering jabatan digeser, melainkan apakah perubahan itu benar-benar berdampak.
Dari 53 pejabat yang dilantik, komposisi terbesar berasal dari sektor kesehatan: 25 ASN RSUD, 8 dari Dinas Kesehatan, serta 10 dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sisanya tersebar di berbagai perangkat daerah. Komposisi ini memberi sinyal bahwa sektor layanan publik masih menjadi titik krusial—atau justru titik lemah yang ingin segera ditambal.
Pelantikan ini diharapkan memperkuat soliditas birokrasi. Namun harapan tanpa pengawasan hanya akan menjadi rutinitas tahunan. Kini, tantangannya sederhana tapi krusial: apakah wajah birokrasi benar-benar berubah, atau hanya berganti nama di papan jabatan?
Di tengah tuntutan publik yang semakin kritis, satu hal pasti—masyarakat tidak lagi butuh janji. Mereka menunggu bukti.(redaksi).