KONAWE, KABENGGA.ID. — Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, mulai terbuka ke publik. Dokumen yang sebelumnya dinilai sulit diakses tersebut kini memunculkan sejumlah kejanggalan dan menjadi sorotan masyarakat, sebelumnya warga sudah melaporkan langsung ke kejaksaan negeri konawe sembari menunggu hasil. Kamis, 23/4/2026
Berdasarkan dokumen yang beredar, sejumlah item anggaran pada berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan diduga tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan. Beberapa pos belanja bahkan dinilai tidak wajar, dengan nilai anggaran yang terkesan berlebihan dan berpotensi mengarah pada praktik mark-up.
Sejumlah kegiatan yang tercantum, seperti pembangunan jalan usaha tani, pembangunan gedung, hingga pengadaan sarana pertanian, tercatat memiliki alokasi anggaran cukup besar.
Namun, hasil penelusuran di lapangan mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara volume pekerjaan, kualitas hasil, hingga dugaan kegiatan yang tidak sepenuhnya terealisasi.
Warga setempat mulai mempertanyakan transparansi penggunaan dana desa. Mereka menilai besarnya anggaran yang tercantum dalam dokumen tidak berbanding lurus dengan hasil yang terlihat di lapangan.
“Kalau dilihat di atas kertas, anggarannya besar. Tapi kenyataannya tidak sesuai. Ini yang membuat kami curiga,” ujar seorang warga M
Selain itu, dokumen RAB juga mencantumkan berbagai komponen pembiayaan seperti honor pelaksana kegiatan, sewa alat, hingga pengadaan material dengan nilai signifikan.
Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya penggelembungan anggaran, bahkan indikasi kegiatan fiktif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut. Masyarakat pun mendesak agar instansi terkait, termasuk inspektorat daerah dan aparat penegak hukum, segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi tuntutan utama.
Masyarakat berharap anggaran yang bersumber dari negara dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk kesejahteraan, bukan justru menimbulkan polemik di tengah publik./HI.