KENDARI, PRIBUMI Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan tegas meminta dan menantang Kepala Dinas Perhubungan Sultra untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan manipulasi Surat Keputusan (SK) honorer siluman dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2025.
Ferli Muhamad Nur, yang dikenal sebagai Eks Ketua BEM FKIP UHO periode 2024-2025, menyatakan siap menyelenggarakan forum diskusi publik untuk membahas kejanggalan yang ditemukan. Menurutnya, terdapat temuan sejumlah 50 SK yang dinyatakan sah, 70 peserta yang dinyatakan lolos seleksi, namun hanya 17 honorer yang resmi diterima.
“Kami siap membuka seluruh data yang kami miliki. Bapak Kadis Perhubungan juga diminta untuk menyiapkan data beserta argumennya agar bisa saling mencocokkan dan publik dapat mengetahui kebenaran persoalan ini,” ujar Ferli.
Ferli menegaskan, jika dugaan yang diajukan tidak benar, tidak ada alasan bagi Kepala Dinas untuk menyembunyikan informasi. Ia mengajak agar pihak dinas membuka Daftar Riwayat Hidup (DRH) seluruh peserta P3K yang lolos seleksi.
“Kita berbicara tentang hak orang banyak. Setiap orang berhak menerima hak setelah menunaikan kewajibannya, dan tidak boleh ada yang menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban,” tandasnya.
PRIBUMI Sultra juga menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Jika Kadis Perhubungan tidak angkat suara dan menunjukkan SK asli, berarti dugaan kami bisa jadi benar,” tegas pihaknya.
Selain itu, organisasi ini juga meminta tim internal Gubernur Sultra segera melakukan investigasi di lingkungan Dinas Perhubungan Sultra. “Jika terbukti adanya penyelewengan, kami meminta agar Kadis Perhubungan Sultra segera dicopot dari jabatannya,” ujar Ferli.
Sementara itu, pihak PRIBUMI Sultra juga tengah mengkaji proses pengangkatan P3K paruh waktu yang baru-baru ini dilakukan, dengan harapan tidak terjadi kesalahan dan permasalahan serupa seperti yang diduga terjadi pada seleksi tahun 2025.