Kendari – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat sebanyak 1.233 penindakan pelanggaran lalu lintas selama pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Patuh Anoa 2026 yang digelar secara serentak di seluruh wilayah pada kurun waktu 26 Oktober hingga 8 November 2026.
Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji di Kendari, Selasa, mengatakan dari total penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut, upaya penertiban terhadap penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong menjadi salah satu sasaran fokus utama jajaran kepolisian dengan angka penindakan mencapai 435 unit kendaraan roda dua.
“Dalam pelaksanaannya, kami mengedukasi generasi muda secara langsung, kemudian memanggil orang tua mereka untuk mendampingi proses penggantian knalpot tersebut dengan knalpot yang sesuai dengan standar baku teknis,” kata Himawan.
Ia menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan Operasi Patuh Anoa 2026 diselaraskan secara penuh dengan implementasi program Quick Wins Kapolri melalui pengusungan tema “Polisi Bersama Masyarakat”.
“Melalui pendekatan yang mengedepankan tindakan persuasif, edukatif, serta penegakan hukum secara humanis, kepolisian berkomitmen untuk menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan raya,” ujarnya.
Untuk mewujudkan sistem keselamatan jalan yang ideal, kata dia, faktor perilaku individual pengendara di jalan raya tidak dapat berdiri sendiri.
Keberhasilan penataan sistem lalu lintas sangat bergantung pada tingkat kesiapan teknis kendaraan yang digunakan serta ketersediaan sarana pendukung dan kualitas infrastruktur jalan.
“Oleh karena itu, sinergitas antardinas teknis terkait bersama dukungan aktif warga masyarakat merupakan syarat mutlak yang harus diperkuat secara kontinyu,” jelasnya.
Di samping menggencarkan razia dan penertiban knalpot brong yang meresahkan ketertiban umum, Ditlantas Polda Sultra bersama jajaran Satlantas Polres di kabupaten dan kota juga memasifkan kegiatan penyuluhan serta sosialisasi keselamatan lalu lintas ke lembaga-lembaga pendidikan melalui program kolaboratif “Polisi Peduli Pendidikan”.
“Langkah edukasi ini ditujukan khusus untuk membina kalangan pelajar serta mahasiswa agar terhindar dari keterlibatan aksi balap liar maupun pelanggaran hukum lalu lintas yang membahayakan keselamatan jiwa,” sebutnya.
Dia juga menegaskan imbauan kepada para orang tua agar senantiasa bersikap tegas serta bijaksana untuk tidak mengizinkan anak-anak di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) mengendarai kendaraan bermotor.
“Selain itu, kepatuhan dalam mengenakan helm berstandar SNI dan kedisiplinan mematuhi seluruh kelengkapan rambu-rambu lalu lintas diharapkan dapat menjadi kesadaran kolektif seluruh masyarakat,” tuturnyanya. (redaksi)