Kendari – Pemerintah Pemprov Sultra melanjutkan proses penertiban lahan eks-PGSD di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, setelah Pengadilan Tinggi Sultra menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan lahan di simpang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo tersebut merupakan milik Pemprov Sultra.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra Andi Syahrir mengatakan, penguatan status kepemilikan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026.

Putusan tersebut menguatkan putusan PN Kendari atas bantahan perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma setelah pelaksanaan konstatering pada 20 November 2025.

Konstatering merupakan kegiatan pencocokan dan pemeriksaan kondisi objek sengketa di lapangan oleh pengadilan sebelum pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Andi Syahrir menjelaskan, lahan tersebut sebelumnya diklaim Kikila Adi Kusuma, salah seorang ahli waris H. Ambodalle yang menguasai tanah tersebut.

Sengketa lahan itu telah melalui beberapa tahapan proses hukum sejak 2016, ketika Kikila Adi Kusuma mengajukan gugatan ke PN Kendari yang kemudian dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada tingkat banding dan kasasi pada 2017, Pemprov Sultra dinyatakan menang dalam perkara tersebut.

Meski demikian, lahan masih dikuasai Kikila sehingga Pemprov Sultra kembali mengajukan gugatan sengketa kepemilikan pada 2020.
Proses hukum berlanjut hingga tingkat kasasi dan seluruh putusan pada tahapan tersebut dimenangkan Pemprov Sultra pada 2022.

Setelah itu, Pemprov Sultra mengajukan permohonan eksekusi pada 2022 dan pelaksanaan konstatering dilakukan pada 20 November 2025.

Kikila Adi Kusuma kemudian mengajukan bantahan perlawanan eksekusi pada 5 Januari 2026, yang selanjutnya diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Sultra pada 16 September 2026.

Andi Syahrir menambahkan, Pemprov Sultra telah berkoordinasi dengan PN Kendari untuk menjadwalkan pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut.

Sebagai langkah awal, Pemprov Sultra juga telah menyampaikan pemberitahuan pengosongan lahan kepada pihak yang menempati lokasi tersebut.

“Kami berharap masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan,” tutupnya. (redaksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *