KENDAR, KABENGGA.ID. – Bursa pergantian Kapolda Sulawesi Tenggara mulai memanas dan memunculkan berbagai spekulasi di internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Meski telegram resmi Kapolri belum diterbitkan, sejumlah nama perwira tinggi mulai ramai diperbincangkan sebagai kandidat kuat pengisi jabatan strategis tersebut.
Di tubuh Polri, faktor senioritas dan latar belakang angkatan Akademi Kepolisian (Akpol) disebut masih memiliki pengaruh besar dalam penentuan posisi penting, termasuk kursi Kapolda. Kali ini, sorotan mengerucut pada para lulusan Akpol 1993 dan 1994 yang dinilai memiliki peluang besar menduduki jabatan Kapolda Sultra.
Beberapa nama yang mulai beredar di kalangan internal maupun pengamat kepolisian antara lain Irjen Asep Safrudin, Irjen Ade Deryana Wijaya, hingga Irjen Pipit Rismanto. Namun dari sejumlah figur tersebut, nama Irjen Pipit Rismanto disebut paling kuat mencuat dan menjadi kandidat yang paling diperhitungkan.
Pipit Rismanto dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang penegakan hukum, khususnya saat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Jabatan itu menangani berbagai kasus strategis berskala nasional, mulai dari tambang ilegal, penyelundupan sumber daya alam, hingga praktik mafia distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan kondisi Sulawesi Tenggara yang belakangan terus menjadi sorotan akibat maraknya aktivitas pertambangan ilegal dan dugaan penyelewengan distribusi BBM di sejumlah wilayah.
Situasi itu membuat publik menaruh harapan besar agar Kapolda Sultra yang baru nantinya bukan hanya mampu menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga berani membongkar jaringan kejahatan terorganisir yang selama ini dianggap sulit disentuh hukum.
“Kapolda Sultra ke depan harus punya keberanian dan komitmen kuat untuk membongkar jaringan besar yang selama ini seolah kebal hukum,” ujar seorang pengamat kepolisian.
Pergantian Kapolda Sultra pun dinilai bukan sekadar rotasi jabatan rutin di tubuh Polri. Lebih dari itu, momentum ini dianggap sebagai penentu arah penegakan hukum di Sulawesi Tenggara, terutama dalam menghadapi persoalan tambang ilegal, mafia BBM, hingga praktik-praktik kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.
Kini, publik Sultra menanti siapa figur yang benar-benar dipercaya memegang tongkat komando Polda Sultra—sosok pemimpin yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.(redaksi).