Muna Barat – Dalam rangkaian Safari Ramadan, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, Sabtu (14/3/2026).
Sidak tersebut bertujuan memastikan pelayanan makanan bagi masyarakat, khususnya keluarga tidak mampu selama bulan Ramadan, memenuhi standar kebersihan, kualitas, dan keamanan pangan. Namun, hasil temuan di lapangan justru mengejutkan.
Gubernur menemukan sejumlah fasilitas dan bahan pangan dalam kondisi tidak layak. Tempat makan dinilai tidak higienis dan berpotensi menyebabkan kontaminasi bakteri. Selain itu, kulkas penyimpanan tidak berfungsi optimal dengan suhu yang tidak memadai, sehingga sejumlah buah ditemukan dalam kondisi membusuk.
Tak hanya itu, beras yang digunakan diketahui merupakan beras curah berkualitas rendah, padahal dalam petunjuk teknis (juknis) telah ditegaskan penggunaan beras premium.
“Tempat makan yang digunakan harus memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Kalau kondisinya tidak higienis, tentu tidak layak digunakan untuk penyajian makanan,” tegas Gubernur Andi Sumangerukka.
Ia juga menambahkan, “Penyimpanan makanan harus memenuhi standar agar bahan pangan tetap segar dan aman dikonsumsi.”
Sidak ini merupakan lanjutan dari kunjungan sebelumnya di SPPG Lohia, Kabupaten Muna, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam mengoptimalkan layanan pemenuhan gizi masyarakat.
Sorotan Pemuda: Bukan Insiden Tunggal
Temuan tersebut mendapat respons keras dari kalangan Pemuda Muna Barat. Mereka menilai kondisi di SPPG Tiworo Tengah bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan indikasi lemahnya sistem pengawasan di tingkat kabupaten.
Dirman, perwakilan Pemuda Muna Barat, menyampaikan kekecewaannya atas kondisi tersebut.
“Sidak Gubernur adalah tamparan keras bagi Bupati dan DPRD Muna Barat. Program pemenuhan gizi seharusnya menjadi prioritas utama, namun fasilitas dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan hingga berisiko terhadap kesehatan publik,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan lemahnya fungsi pengawasan baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.
“Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa pengawasan bisa gagal total?” tambahnya.
Kinerja SPPG Dipertanyakan
Pemuda Muna Barat juga menyoroti kinerja internal SPPG Tiworo Tengah, khususnya tanggung jawab Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional.
Sebagai pimpinan unit, Kepala SPPG dinilai bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas, pengadaan bahan pangan sesuai juknis, serta penerapan standar kebersihan. Namun, seluruh aspek tersebut ditemukan bermasalah dalam sidak.
Mereka menilai kondisi ini mengindikasikan adanya kegagalan manajemen yang sistematis, bahkan membuka kemungkinan adanya kelalaian serius atau penyimpangan dalam proses pengadaan.
Ancaman bagi Masyarakat Rentan
Dampak dari buruknya pengelolaan ini dinilai sangat serius. Di Muna Barat, SPPG melayani ribuan penerima manfaat, termasuk anak-anak sekolah dan ibu hamil yang sangat bergantung pada asupan gizi untuk mencegah stunting dan malnutrisi.
Kondisi sanitasi yang buruk berpotensi memicu kasus diare massal maupun keracunan makanan, sementara penggunaan bahan pangan yang tidak layak dapat mengancam keselamatan masyarakat.
Desakan Evaluasi Total
Atas kondisi tersebut, Pemuda Muna Barat mendesak Bupati dan DPRD Muna Barat untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur, antara lain:
- Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG di Muna Barat dalam waktu tujuh hari oleh tim gabungan eksekutif dan legislatif, dengan hasil yang diumumkan secara transparan kepada publik.
- Penutupan sementara SPPG yang bermasalah serta pergantian pengelola, termasuk Kepala SPPG, dengan tim yang telah terverifikasi.
- Audit pengadaan dan fasilitas, serta pemberian sanksi tegas hingga pemecatan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian.
- Penguatan pengawasan jangka panjang melalui pembentukan satuan tugas bersama antara Bupati dan DPRD, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat.
- Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Kesehatan Sultra, untuk memastikan standarisasi layanan dan penegakan sanksi.
Pemuda Muna Barat menegaskan, langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah menjadi keharusan demi menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.
“Gubernur telah menunjukkan kepemimpinan yang proaktif. Kini Bupati dan DPRD Muna Barat harus mengikuti langkah tersebut demi kesejahteraan rakyat. Keselamatan pangan bukan janji politik, melainkan hak dasar masyarakat,” tutup Dirman.