KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersuara Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi damai di jantung Kota Kendari, tepatnya di kawasan Eks MTQ, Minggu (15/3/2026) sekitar pukul 07.30 WITA.
Aksi tersebut diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Sulawesi Tenggara yang membawa satu tuntutan utama kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni mendesak Indonesia segera keluar dari struktur Board of Peace (BoP) yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan negara.
Koordinator aksi, Hikma Sanggala, dalam orasinya menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dianggap sebagai langkah yang berisiko menyeret negara ke dalam kepentingan geopolitik kekuatan besar dunia.
“Kami menilai bergabungnya Indonesia ke dalam struktur Board of Peace merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan negara dan marwah bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak selalu membawa misi perdamaian, tetapi seringkali diiringi agenda kepentingan geopolitik yang merugikan negara lain,” tegas Hikma di hadapan massa aksi.
Menurutnya, rekam jejak intervensi militer Amerika Serikat di berbagai wilayah dunia kerap berujung pada kehancuran dan penderitaan masyarakat sipil. Ia mencontohkan sejumlah konflik internasional yang melibatkan operasi militer di kawasan Timur Tengah, seperti di Irak dan Afghanistan, yang menurutnya meninggalkan dampak kemanusiaan berkepanjangan.
Mahasiswa juga menyinggung tragedi kemanusiaan yang mereka klaim terjadi akibat serangan militer di wilayah Minab, Iran, yang disebut menghantam sebuah sekolah perempuan dan menimbulkan korban jiwa dari kalangan anak-anak.
“Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa intervensi militer tidak selalu berpihak pada keselamatan warga sipil. Karena itu, kami menilai Board of Peace hanya menjadi alat kontrol baru bagi negara besar untuk menggunakan kekuatan militer negara lain demi kepentingan mereka,” ujar Hikma.
Selain aspek geopolitik, massa aksi juga menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Bersuara Sultra menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah:
- Mendesak pemerintah Indonesia segera membatalkan keikutsertaan dan keluar dari Board of Peace (BoP).
- Mengingatkan pemerintah agar tidak menundukkan militer Indonesia di bawah struktur komando negara asing.
- Mendorong pemerintah kembali pada politik luar negeri yang independen serta menolak segala bentuk intervensi asing.
- Menyerukan solidaritas dunia Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Kegiatan tersebut ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar para pemimpin negara tidak mengabaikan aspirasi rakyat serta senantiasa mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kepentingan bangsa dan umat.(redaksi).