Muna Barat – Penolakan terhadap rencana pembangunan KOPDES MERAH PUTIH di Desa Kombikuno semakin menguat. Sekitar 80% masyarakat Desa Kombikuno secara tegas menyatakan penolakan terhadap penggunaan lahan yang direncanakan, karena dinilai bertentangan dengan kesepakatan awal yang telah dibuat bersama.
Perwakilan masyarakat yaitu Akbar Setiawan menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk penolakan terhadap program pembangunan KOPDES MERAH PUTIH. “Kami tidak menolak KOPDES MERAH PUTIH. Kami mendukung pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kami menolak keras jika pembangunannya dilakukan di atas lahan yang sudah diperuntukkan bagi puskesmas rawat inap,” tegasnya.
Diketahui, lahan tersebut sebelumnya telah disepakati dalam rapat resmi di Balai Desa Kombikuno. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Desa, serta tokoh-tokoh masyarakat. Artinya, penetapan lahan untuk puskesmas bukan keputusan sepihak, melainkan hasil musyawarah bersama yang melibatkan berbagai unsur penting di desa.
Masyarakat juga menyoroti pentingnya keberadaan puskesmas rawat inap sebagai fasilitas vital. Dengan adanya layanan rawat inap, masyarakat dapat memperoleh penanganan medis yang lebih cepat dan memadai tanpa harus dirujuk jauh ke luar wilayah, terutama dalam kondisi darurat.
“Puskesmas rawat inap adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ini menyangkut pelayanan kesehatan dan keselamatan warga. Jangan sampai kepentingan ini dikorbankan hanya karena perubahan rencana yang tidak jelas dasarnya,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Atas dasar itu, sekitar 80% masyarakat Desa Kombikuno mendesak pemerintah desa agar tidak memaksakan pembangunan KOPDES MERAH PUTIH di lokasi tersebut. Mereka meminta agar pemerintah desa segera mencari lahan alternatif yang tidak bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
“Kami meminta kepada Kepala Desa untuk menghargai hasil keputusan bersama.
Carilah lahan lain untuk pembangunan KOPDES MERAH PUTIH. Jangan menggunakan lahan yang sudah dihibahkan untuk puskesmas. Ini soal komitmen, kepercayaan, dan kepentingan masyarakat luas,” tegas Akbar .
Penolakan yang datang dari mayoritas masyarakat ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah desa agar tidak mengabaikan suara rakyat.
Dan Masyarakat berharap setiap kebijakan pembangunan tetap berpijak pada kesepakatan bersama dan mengutamakan kebutuhan mendasar warga Desa Kombikuno/MM.