Konawe, Kabengga.Id – Aktivitas pertambangan nikel oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral kembali menuai kritik keras. Perusahaan yang beroperasi di Routa itu dituding lebih agresif mengeruk ore ketimbang menepati janji pembangunan smelter yang dulu dijadikan “umpan” mendapatkan restu publik.
Sorotan tajam dilontarkan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Tenggara. Lembaga ini menilai PT SCM tidak sekadar lalai, tetapi diduga telah mengingkari komitmen strategis yang menjadi dasar legitimasi operasinya di daerah.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menegaskan bahwa sejak awal masyarakat menerima kehadiran perusahaan dengan harapan adanya hilirisasi melalui pembangunan smelter di Routa. Namun realitas yang terjadi justru berbanding terbalik.
“Yang dijanjikan smelter, yang berjalan justru tambang dan penjualan ore. Ini bukan sekadar keterlambatan, tapi indikasi kuat pengingkaran komitmen,” tegas Hendro, Sabtu (4/4/2026).
Data produksi memperkuat kecurigaan tersebut. Sepanjang semester I 2025, produksi nikel PT SCM disebut telah menembus sekitar 6,9 juta metrik ton. Angka jumbo ini dinilai mencerminkan orientasi eksploitasi yang masif, sementara agenda hilirisasi nyaris tak terlihat.
Menurut Hendro, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah janji smelter sejak awal hanya dijadikan alat untuk mengamankan izin, memperluas wilayah IUP, dan mendongkrak kuota produksi?
“Lebih dari satu dekade beroperasi. Amdal rampung sejak 2022. Tapi smelter tak kunjung dibangun. Yang ada hanya pengerukan dan pengiriman ore keluar daerah. Ini patut dicurigai sebagai modus lama: janji di depan, eksploitasi di belakang,” ujarnya.
Ampuh Sultra pun mendesak pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk tidak tinggal diam. Mereka meminta langkah tegas berupa penghentian sementara seluruh aktivitas PT SCM di Routa, disertai audit total terhadap izin usaha pertambangan dan kuota produksinya.
“Negara tidak boleh kalah. Jika komitmen dilanggar, aktivitas harus dihentikan sementara dan seluruh izin dievaluasi total,” kata Hendro.
Ia juga menilai berbagai kemudahan yang selama ini dinikmati PT SCM sangat mungkin berakar dari janji pembangunan smelter yang hingga kini tak terealisasi. Karena itu, sudah saatnya pemerintah meninjau ulang seluruh fasilitas dan keistimewaan yang diberikan.
Desakan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah: jangan biarkan sumber daya alam daerah terus dikuras tanpa kepastian hilirisasi. Jika dibiarkan, praktik seperti ini bukan hanya merugikan daerah, tetapi juga mencederai agenda besar industrialisasi nasional.**