Kematian seorang pelajar berusia 14 tahun di Kota Tual bukan sekadar insiden. Ia adalah luka terbuka bagi nurani bangsa. Seorang anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah, merangkai cita-cita dan masa depan, justru kehilangan nyawa akibat dugaan tindakan represif oknum aparat Korps Brigade Mobil (Brimob).
Peristiwa ini tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengguncang rasa keadilan kolektif masyarakat. Ketika penggunaan kekuatan berujung pada hilangnya nyawa seorang anak, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar aspek hukum, melainkan legitimasi moral institusi negara.
Negara memberikan kewenangan kepada aparat untuk melindungi rakyat, bukan untuk menciptakan rasa takut. Seragam dan senjata adalah simbol tanggung jawab konstitusional. Ketika kewenangan tersebut disalahgunakan, maka yang tercoreng bukan hanya individu pelaku, tetapi juga marwah institusi itu sendiri.
Sudah terlalu sering publik mendengar istilah “oknum” setiap kali terjadi kekerasan yang melibatkan aparat. Jika pola serupa terus berulang di berbagai daerah, maka persoalannya tidak lagi dapat direduksi sebagai kesalahan individu semata. Ini adalah alarm keras bagi sistem pembinaan, mekanisme pengawasan internal, serta kultur penggunaan kekuasaan yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh dan terbuka.
Sebagai mahasiswa dan bagian dari elemen intelektual bangsa, kami menolak untuk diam. Dalam persoalan nyawa manusia—terlebih nyawa seorang anak—tidak ada ruang bagi netralitas moral.
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Laode Muhammad Razik, dengan tegas mengecam tindakan represif tersebut dan menuntut agar proses hukum dijalankan secara transparan, independen, serta bebas dari segala bentuk intervensi.
Kami mendesak agar sanksi pidana maupun etik dijatuhkan secara tegas dan setimpal terhadap pelaku. Selain itu, diperlukan evaluasi struktural terhadap pola penggunaan kekuatan oleh aparat. Reformasi pengawasan internal harus menyentuh akar persoalan dan tidak berhenti pada langkah administratif yang bersifat simbolik semata.
Ketua Umum HMJ Manajemen FEB UHO, Laode Muhammad Razik, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal proses ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan.
“Negara tidak boleh kalah oleh penyalahgunaan kewenangan. Institusi tidak boleh melindungi citra dengan mengorbankan keadilan. Hukum harus berdiri adil bagi semua,” tegasnya.
Tragedi di Tual harus menjadi titik balik. Ia tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif atau pernyataan normatif. Peristiwa ini harus menjadi momentum reformasi nyata dalam sistem pertanggungjawaban aparat negara.(redaksi).