Kendari, Kabengga.id ll (Desember 2025) —
Forum Pemuda Pemudi Bombana (FPBB) Sultra angkat bicara soal pengadaan bibit ikan dan bibit air tawar oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bombana. Dalam anggaran 2025, dua paket kegiatan dengan total pagu gabungan mencapai Rp 758 juta menjadi sorotan tajam organisasi kepemudaan ini.
Hendra Sultra, tokoh pemuda dan juru bicara FPBB, secara tegas meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perikanan Bombana.
“Ada dua proyek yang kami cermati: pengadaan bibit ikan Rp 300 juta, dan pengadaan bibit air tawar yang terintegrasi dalam paket senilai Rp 458 juta. Jumlah ini tidak kecil, dan harus diawasi dengan ketat. Jangan sampai jadi proyek siluman,” tegas Hendra.
Paket Ganda, Anggaran Jumbo
Dua kegiatan yang dimaksud adalah:
• Pengadaan Bibit Ikan: Rp 300.000.000
• Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar, Bibit Udang, dan Pakan Udang: Rp 458.350.000
Keduanya dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun 2025, menggunakan metode E-Purchasing, dan bersumber dari APBD Bombana.
Namun menurut FPBB, meski anggarannya besar, realisasi dan dampaknya terhadap pembudidaya lokal masih kabur. FPBB juga mempertanyakan kejelasan pendistribusian bibit dan transparansi pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Apakah benar ada bibitnya? Siapa yang menerima? Bagaimana kontrolnya? Jangan sampai ini hanya formalitas pengadaan, tapi barangnya fiktif atau tidak sampai ke kelompok pembudidaya,” ujar Hendra.
Desakan Investigasi dan Audit Terbuka
FPBB mendesak agar Kejati Sultra tidak diam. Hendra menekankan bahwa indikasi penyalahgunaan anggaran publik di sektor perikanan tidak bisa dianggap sepele.
“Kalau tidak ada yang ngawasin, ini bisa jadi ladang bancakan. Kami minta Kejati segera audit, periksa Kadis Perikanan, dan pastikan anggaran ini tidak bocor,” tegasnya lagi.
FPBB juga membuka posko aduan masyarakat dan meminta kelompok nelayan atau pembudidaya yang merasa dirugikan untuk melapor.
Catatan Kritis
Hendra menutup pernyataannya dengan nada keras, “Ini era transparansi, bukan era tipu-tipu anggaran. Bibit ikan dan air tawar itu untuk rakyat, bukan untuk memperkaya oknum.”