KENDARI,KABENGGA.ID.(11 November 2026).— Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Kendari melontarkan kritik keras terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia, menyusul mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta polemik kegiatan dialog publik bersama Kapolda Sulawesi Tenggara yang melibatkan elemen mahasiswa.
Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Kendari, Alfansyah, menilai dua persoalan tersebut harus dilihat secara serius dalam konteks reformasi Polri dan independensi gerakan mahasiswa. Terlebih, saat ini publik tengah menaruh perhatian terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri, sementara rekam jejak Kapolda Sultra, Irjen Pol. Himawan Bayu Aji, sebagai mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri turut menjadi sorotan.
Menurut Alfansyah, posisi strategis yang pernah dijabat Kapolda Sultra pada periode Desember 2023 hingga Mei 2026, yang beririsan dengan rentang waktu dugaan penyadapan 2025–2026, merupakan fakta relevan yang patut didalami oleh penyidik. Hal tersebut bukan merupakan bukti keterlibatan pidana, tetapi cukup menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan apakah terdapat pengetahuan, kewenangan, komunikasi, atau informasi yang relevan dengan perkara tersebut.
“Jangan sampai pengusutan kasus dugaan penyadapan ini hanya berhenti pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami meminta Kapolri dan Bareskrim membuka seluruh rantai komando, termasuk mendalami rekam jejak pejabat yang pernah menduduki posisi strategis di Direktorat Tindak Pidana Siber selama periode yang beririsan dengan perkara tersebut. Tidak boleh ada jabatan yang membuat seseorang kebal dari pemeriksaan,” tegas Alfansyah.
POLDA SULTRA MENGHADIRKAN DIALOG, DI TENGAH ISU PENYADAN ADALAH UPAYA MEMBUNUH GERAKAN DAN NALAR KRITIS
LKBHMI Cabang Kendari secara khusus menyoroti kegiatan dialog publik yang melibatkan Kapolda Sulawesi Tenggara bersama elemen mahasiswa di tengah menghangatnya isu dugaan penyadapan tersebut.
Alfansyah mempertanyakan urgensi dan pesan yang hendak dibangun melalui kegiatan dialog tersebut. Menurutnya, ketika publik sedang mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan di tubuh Polri dan rekam jejak pejabat yang memiliki pengalaman strategis di bidang tindak pidana siber, seharusnya ruang publik diperkuat dengan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban, bukan justru dipenuhi kegiatan seremonial yang berpotensi menggeser substansi persoalan.
Ia menilai kegiatan dialog tersebut patut dikritisi karena berpotensi menjadi ruang pembentukan persepsi positif terhadap institusi kepolisian di tengah persoalan yang belum mendapatkan penjelasan secara menyeluruh. Bahkan, apabila tidak disertai sikap kritis dan keberanian mempertanyakan substansi persoalan, kegiatan semacam itu justru berpotensi melemahkan nalar kritis mahasiswa.
“Jangan sampai ketika publik sedang mempertanyakan dugaan penyadapan dan rekam jejak pejabat kepolisian, mahasiswa justru diarahkan pada ruang-ruang dialog yang membuat mereka lupa terhadap substansi persoalan. Kami tidak sedang menolak dialog, tetapi kami menolak jika dialog hanya menjadi panggung pencitraan, sementara pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang tanggung jawab dan transparansi justru tidak mendapatkan jawaban,” tegasnya.
Menurut Alfansyah, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang duduk bersama siapa, melainkan tentang bagaimana mahasiswa mempertahankan independensi dan ketajaman berpikir ketika berhadapan dengan kekuasaan.
“Ini yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai mahasiswa kehilangan nalar kritis hanya karena diberi ruang berdialog dengan pejabat. Jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat mahasiswa kehilangan keberanian untuk mempertanyakan kekuasaan itu sendiri. Kalau hari ini ada persoalan serius yang sedang dipertanyakan publik, justru di situlah mahasiswa harus berdiri paling depan untuk menguji, mengkritik, dan meminta pertanggungjawaban,” lanjutnya.
JANGAN JADIKAN DIALOG SEBAGAI INSTRUMEN MENJINAKKAN GERAKAN MAHASISWA!
LKBHMI Cabang Kendari memandang bahwa salah satu ancaman terbesar bagi gerakan mahasiswa bukan hanya represi secara langsung, tetapi juga melemahnya daya kritis akibat pendekatan kekuasaan yang berpotensi menciptakan ketergantungan, kenyamanan, dan kompromi terhadap prinsip perjuangan.
Alfansyah menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh terjebak dalam romantisme kedekatan dengan pejabat hingga melupakan tanggung jawab intelektual dan moralnya sebagai kekuatan kontrol sosial.
“Sejarah gerakan mahasiswa dibangun melalui keberanian mengoreksi kekuasaan, bukan melalui kedekatan dengan penguasa. Jangan sampai mahasiswa lebih sibuk membangun hubungan baik dengan pejabat daripada mempertajam keberpihakan terhadap rakyat. Jangan sampai meja dialog lebih berharga daripada prinsip perjuangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dialog yang sehat seharusnya melahirkan keberanian untuk berbeda pendapat, bukan justru menciptakan suasana yang membuat kritik menjadi sesuatu yang dianggap tidak pantas disampaikan.
“Mahasiswa tidak dilahirkan untuk menjadi penonton kekuasaan, apalagi menjadi barisan yang selalu membenarkan tindakan pejabat. Kami tidak membutuhkan mahasiswa yang hanya berani berbicara di ruang diskusi, tetapi kehilangan suara ketika berhadapan langsung dengan kekuasaan. Independensi dan nalar kritis adalah harga diri gerakan mahasiswa,” tegas Alfansyah.
PROPAM HARUS TURUN, KAPOLDA SULTRA HARUS DIPERIKSA!
Atas situasi tersebut, LKBHMI Cabang Kendari mendesak Divisi Propam Polri dan Itwasum Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda Sulawesi Tenggara terkait aspek profesionalitas, pelaksanaan kegiatan bersama elemen mahasiswa, serta memastikan tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam pendekatan kelembagaan tersebut.
Di sisi lain, LKBHMI juga mendesak Kapolri dan Bareskrim Polri mendalami rekam jejak jabatan Kapolda Sultra sebagai mantan Dirtipidsiber Bareskrim Polri dalam kaitannya dengan perkara dugaan penyadapan, sepanjang terdapat relevansi fakta dan alat bukti.
“Kami tidak sedang menjatuhkan vonis kepada Kapolda Sultra. Tetapi, ketika terdapat persoalan serius yang sedang diusut dan rekam jejak jabatan seseorang memiliki irisan dengan periode perkara, maka pemeriksaan dan klarifikasi merupakan bagian dari transparansi penegakan hukum. Jangan sampai hukum terlihat berani memeriksa mereka yang berada di bawah, tetapi ragu ketika harus mendalami pejabat yang pernah menduduki posisi strategis,” tegasnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, LKBHMI Cabang Kendari menyampaikan tuntutan:
Mendesak Kapolri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel.
Mendesak Bareskrim Polri membongkar seluruh rantai komando, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah dan mengendalikan operasi penyadapan.
Mendesak Kapolri dan Bareskrim mendalami rekam jejak jabatan Kapolda Sultra sebagai mantan Dirtipidsiber Bareskrim Polri serta memeriksa atau meminta klarifikasi apabila terdapat fakta dan bukti yang relevan.
Mendesak Divisi Propam Polri dan Itwasum Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda Sulawesi Tenggara terkait aspek profesionalitas dan pelaksanaan kegiatan bersama elemen mahasiswa.
Mendesak evaluasi objektif terhadap kepemimpinan Polda Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil pemeriksaan dan mekanisme pengawasan yang berlaku.
Menolak segala bentuk pendekatan kekuasaan yang berpotensi melemahkan independensi dan nalar kritis gerakan mahasiswa.
Mendesak seluruh elemen mahasiswa mempertahankan independensi, keberanian intelektual, serta fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Mendesak Polri menghormati kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan hak mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Alfansyah menegaskan bahwa Polri merupakan institusi negara yang harus berdiri di atas kepentingan hukum dan masyarakat, bukan kepentingan kelompok maupun individu. Sementara mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral dan intelektual yang independen dalam mengawasi jalannya kekuasaan.
“Polri bukan milik kelompok, bukan milik individu, dan bukan alat kepentingan kekuasaan. Begitu pula mahasiswa, bukan pelengkap seremoni pejabat dan bukan instrumen untuk membangun citra kekuasaan. Jangan sampai mahasiswa kehilangan nalar kritis hanya karena terlalu dekat dengan mereka yang seharusnya diawasi. Kami ingin gerakan mahasiswa kembali pada khitahnya: independen, kritis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutupnya.
LKBHMI Cabang Kendari menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab dalam memperjuangkan supremasi hukum, demokrasi, transparansi institusi, dan independensi gerakan mahasiswa.