KENDARI, KABENGGA.ID (11 November 2026). – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia untuk memanggil dan memeriksa Johnson Yaptonaga (JY), yang dikenal sebagai bos Lamborghini, terkait dugaan persoalan tata kelola pertambangan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Karya Alam Abadi (KAA) di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Desakan tersebut muncul setelah Ampuh Sultra menyoroti dugaan keterlibatan JY dalam struktur perusahaan serta kemungkinan adanya aliran dana yang bersumber dari aktivitas pertambangan PT BSJ.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan JY diduga memiliki keterkaitan dengan PT BSJ melalui posisinya sebagai komisaris. Atas dasar itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut.
“JY menjabat sebagai komisaris di PT BSJ, sehingga kami menduga yang bersangkutan perlu dimintai keterangan untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari hasil aktivitas pertambangan yang dipersoalkan,” kata Hendro kepada media ini, Rabu (11/11/2026).
Tidak hanya menyoroti PT BSJ dan PT KAA, Hendro juga mengungkapkan bahwa JY disebut memiliki saham mayoritas sebesar 99 persen di PT Karunia Sejahtera Mandiri (KSM).
Menurut Hendro, perusahaan tersebut memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) pada 2023 melalui SK Nomor 53/1/IUP/PMDN/2023. Penerbitan izin itu menjadi salah satu hal yang dipertanyakan Ampuh Sultra, terutama terkait kesesuaiannya dengan kebijakan pemerintah dan ketentuan tata ruang daerah.
“Kami merasa perlu mempertanyakan bagaimana IUP PT KSM bisa diterbitkan. Karena itu, kami meminta Kejagung menelusuri proses penerbitan izin tersebut, termasuk dasar hukum dan seluruh persyaratan administrasinya,” ujarnya.
Hendro juga menyoroti lokasi wilayah izin usaha pertambangan PT KSM yang disebut berada di Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara.
Ia menilai, aspek kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Konawe Utara perlu diperiksa secara menyeluruh. Menurutnya, apabila wilayah tersebut memang tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, maka legalitas penerbitan IUP PT KSM patut dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Dalam RTRW Konawe Utara, Kecamatan Oheo bukan merupakan wilayah pertambangan. Karena itu, kami meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memeriksa kesesuaian izin PT KSM dengan tata ruang yang berlaku,” tegasnya.
Atas sejumlah persoalan tersebut, Ampuh Sultra mendesak Kejagung RI melakukan penelusuran menyeluruh terhadap PT BSJ, PT KAA, dan PT KSM. Pemeriksaan yang diminta mencakup struktur kepemilikan perusahaan, proses penerbitan IUP, aktivitas pertambangan, hingga kemungkinan aliran dana yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum.
Hendro menegaskan, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam tata kelola pertambangan di Konawe Utara. Ia juga meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.
“Kami meminta Kejagung segera memanggil dan memeriksa Johnson Yaptonaga untuk mengklarifikasi dugaan keterkaitannya dalam persoalan tata kelola pertambangan serta kepemilikan IUP PT KSM yang kami nilai perlu ditelusuri,” tutupnya.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan keterlibatan, aliran dana, dan persoalan legalitas perizinan dalam pemberitaan ini merupakan pernyataan serta penilaian Ampuh Sultra yang masih memerlukan pembuktian. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Johnson Yaptonaga, PT BSJ, PT KAA, PT KSM, serta instansi pemerintah terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
(Redaksi).