Jakarta ll Kabengga.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi memasuki masa reses mulai Jumat, 3 Oktober 2025, hingga 3 November 2025 mendatang. Selama masa jeda sidang ini, para wakil rakyat diharuskan turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan.
Namun di balik rutinitas tahunan itu, anggaran reses DPR kembali meningkat. Berdasarkan dokumen yang beredar dan dikutip dari Tempo, setiap anggota DPR kini menerima dana reses sebesar Rp756 juta, naik dari Rp702 juta pada Mei 2025.
Sebelumnya, pada awal 2025, dana reses per anggota hanya sekitar Rp360 juta. Artinya, anggaran reses telah melonjak dua kali dalam setahun.
“Tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan 3 November 2025, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan I tahun sidang 2025–2026,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato penutupan masa sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/10/2025).
Fitra Soroti Lonjakan Anggaran
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kenaikan tersebut perlu diawasi ketat.
Peneliti Fitra, Siska Baringbing, menyebut setiap anggota DPR kini berpotensi mengantongi hingga Rp4,2 miliar per tahun hanya dari kegiatan reses.
“Dengan tunjangan sebesar ini, seharusnya DPR dapat benar-benar menyerap aspirasi rakyat di setiap dapilnya,” ujar Siska dalam keterangan tertulis.
Menurut data Fitra, total pagu anggaran reses DPR tahun 2025 mencapai sekitar Rp2,4 triliun, yang terbagi dalam empat jenis kegiatan:
Kunjungan kerja di luar masa reses dan sidang: Rp1,4 miliar
Kunjungan kerja pada masa reses: Rp2,3 miliar
Kunjungan kerja pada masa reses atau sidang: Rp242 juta
Rumah aspirasi anggota DPR: Rp150 juta
Jika angka ini dibagi ke 580 anggota DPR, maka estimasinya sekitar Rp4,2 miliar per anggota per tahun.
Publik Menanti Bukti
Kenaikan ini memunculkan kembali sorotan publik terhadap efektivitas reses. Di tengah tekanan ekonomi dan ketimpangan anggaran negara, publik menantikan bukti konkret dari para wakil rakyat—apakah dana miliaran rupiah itu benar-benar kembali dalam bentuk aspirasi dan kebijakan yang menyentuh masyarakat.