Kendari – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menekan angka kemiskinan kembali ditegaskan. Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, turun langsung meninjau kawasan rumah layak huni modern di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Jumat (27/3/2026).
Kunjungan ini dilakukan usai menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis Makassar, dan menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Sultra dalam merancang program pembangunan hunian bagi masyarakat miskin.
Tak sendiri, Andi Sumangerukka hadir bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan.
Kawasan yang dikunjungi merupakan proyek hunian yang dibangun oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu rumah yang menjadi perhatian adalah hunian milik orang tua Naila—murid sekolah rakyat yang kini menjadi simbol nasional program pengentasan kemiskinan di era Presiden Prabowo Subianto.
Di lokasi tersebut, sedikitnya 20 unit rumah tipe knock down telah berdiri dan dihuni warga. Dengan ukuran Tipe 36 dan material panel PVC, konsep hunian ini dinilai menawarkan solusi cepat, efisien, dan adaptif—terutama untuk wilayah terpencil.
“Peninjauan ini penting untuk melihat langsung desain dan penataan kawasan. Ini akan menjadi referensi bagi Sultra dalam membangun rumah layak huni,” tegas Andi Sumangerukka.
Tak sekadar melihat, Pemprov Sultra juga telah menyiapkan langkah konkret. Tahun 2026 ini, pemerintah menargetkan pembangunan 400 unit rumah layak huni yang akan tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Langkah tersebut sekaligus membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, khususnya dalam mereplikasi model hunian modern yang dinilai efektif menekan biaya sekaligus mempercepat pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sultra, Parinringi, mengungkapkan dirinya telah mendapat instruksi langsung dari gubernur untuk segera menjalin koordinasi intensif dengan Kemensos guna merealisasikan program tersebut.
Kunjungan ditutup dengan dialog bersama warga penghuni. Dari sana, pemerintah mendapatkan gambaran nyata: rumah layak huni bukan sekadar bangunan, tetapi pintu awal menuju kehidupan yang lebih bermartabat.
Dengan target ambisius 400 unit rumah, kini publik menanti—sejauh mana komitmen ini akan benar-benar diwujudkan di lapangan, dan bukan sekadar rencana di atas kertas.(redaksi).