BOMBANA, SULTRA — Air untuk menyelamatkan lahan pertanian mulai tersedia, tetapi persoalan belum sepenuhnya selesai. Ketua Satgas Tani Merdeka Indonesia (TMI) Sulawesi Tenggara, Andhy Ardian, mendesak pemerintah bergerak cepat membangun fasilitas pipa dan sarana pendukung lainnya agar air yang telah dibendung dapat dialirkan ke persawahan petani di wilayah Rarowatu Utara dan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana.
Hal itu disampaikan Andhy Ardian kepada Kabengga.id, Rabu (9/9/2026). Ia mengapresiasi langkah PT Sultra Industrial Park (SIP) yang bersedia memberikan bantuan air hasil bendungan untuk dimanfaatkan masyarakat petani. Menurutnya, dukungan dunia usaha tersebut merupakan langkah positif di tengah tekanan kekeringan yang membuat petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk lahan mereka.
Namun, Andhy menilai bantuan air tersebut akan sulit memberikan dampak maksimal apabila tidak ditopang infrastruktur distribusi. Karena itu, pemerintah diminta tidak berhenti pada penyediaan sumber air, tetapi segera menghadirkan jaringan pipa dan fasilitas penyaluran hingga ke area persawahan. Air sudah ada, tinggal bagaimana pemerintah memastikan air itu benar-benar sampai ke akar tanaman petani.
Andhy juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari yang telah merealisasikan bantuan irigasi bagi sejumlah kelompok tani di Desa Lombakasih, Kecamatan Lantari Jaya. Bantuan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem pengairan pertanian sekaligus mengurangi dampak kekeringan terhadap produktivitas petani.
Menurut Andhy, kondisi produksi beras saat ini memang masih relatif aman. Namun, situasi tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan nasib petani yang berada di garis depan menghadapi dampak kekeringan. Bagi petani, gagal atau terganggunya produksi bukan hanya persoalan pangan, tetapi juga menyangkut modal usaha, biaya produksi dan keberlangsungan hidup keluarga.
Tekanan ekonomi bahkan semakin berat karena sebagian petani harus menanggung kerugian modal sekaligus memenuhi kewajiban kepada perbankan. Modal yang telah dikeluarkan untuk benih, pupuk, pengolahan lahan dan kebutuhan produksi lainnya terancam tidak kembali ketika sawah tidak mendapatkan pasokan air yang memadai.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah strategis dan terukur untuk menghadapi dampak kekeringan, mulai dari percepatan pembangunan jaringan irigasi, penyediaan pipa distribusi air, optimalisasi sumber air yang tersedia hingga skema bantuan bagi petani yang mengalami kerugian. Menurut Andhy, penanganan tidak boleh bersifat sesaat karena persoalan kekeringan dapat langsung menghantam ketahanan ekonomi petani.
Andhy berharap sinergi antara pemerintah, BWS IV Kendari, dunia usaha dan kelompok tani dapat terus diperkuat sehingga bantuan yang ada benar-benar dirasakan masyarakat. Ia berharap langkah tersebut mampu memberikan keringanan bagi petani yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Niño. Sebab, menjaga ketahanan pangan bukan hanya soal memastikan beras tetap tersedia, tetapi juga memastikan petani yang memproduksinya tidak dibiarkan berjuang sendirian./DR.