Bombana – Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana agar menjadikan Dinas Pemadam Kebakaran sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri dan tidak lagi melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bombana.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan utama, salah satunya adalah pemisahan struktural Pemadam Kebakaran dari Satpol PP.
Menurut Kordinator Aksi, kondisi saat ini dinilai tidak efektif dalam penanganan kebakaran serta menghambat optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Aliansi Federasi Gerakan Mahasiswa Bombana juga menuntut agar Pemerintah Kabupaten Bombana menyediakan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan atau setidaknya di setiap daerah pemilihan (Dapil). Hal ini dinilai sangat mendesak mengingat luas wilayah Bombana serta tingginya risiko kebakaran di sejumlah daerah yang belum terjangkau armada pemadam kebakaran secara cepat.
Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa Mulai dari Tahun 2022-2026 penanganan kebakaran sering terjadi keterlamabatan akibat keterbatasan armada dan jarak tempuh yang jauh. Oleh karena itu, keberadaan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan atau dapil dianggap sebagai kebutuhan mendesak demi keselamatan masyarakat.
“Pemadam kebakaran harus berdiri sebagai OPD sendiri agar memiliki kewenangan, anggaran, dan manajemen yang jelas. Selain itu, pemerataan armada pemadam kebakaran adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari bencana kebakaran,” tegas salah satu orator.
Aksi demonstrasi tersebut mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten Bombana. Perwakilan pemerintah yang menemui massa aksi menyatakan bahwa pemerintah pada prinsipnya sepakat dengan tuntutan Aliansi Federasi Gerakan Mahasiswa Bombana.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengkaji dan menindaklanjuti pemisahan Pemadam Kebakaran menjadi OPD tersendiri serta perencanaan pengadaan mobil pemadam kebakaran secara bertahap di setiap kecamatan atau dapil.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, massa aksi menyatakan akan terus mengawal realisasi janji pemerintah agar tuntutan yang telah disepakati tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan konkret.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan tertib dan damai serta mendapat pengawalan dari aparat keamanan setempat.