KENDARI – KABENGGA. ID ll Kebijakan pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menuai sorotan tajam. Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari, Rasmin Jaya, menilai langkah itu sangat melukai hati rakyat di tengah situasi sulit dan segudang persoalan kerakyatan.
Menurutnya, DPRD Sultra semestinya lebih peka terhadap kondisi daerah. Jalan rusak, jembatan tak layak, hingga minimnya fasilitas publik di berbagai wilayah masih menjadi keluhan masyarakat. Sementara, rakyat juga terus menjadi korban dari kebijakan pertambangan dan lingkungan yang kerap berpihak pada korporasi.
“Jalan dan jembatan yang layak justru akan membuka akses ekonomi bagi petani dan nelayan. Bukan malah mengutamakan fasilitas mewah demi kenyamanan pribadi,” tegas Rasmin, Jumat (…).
Ia menuding elit politik Sultra mandul dalam menjalankan fungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat. Alih-alih memperjuangkan kepentingan masyarakat, para wakil rakyat justru sibuk mengurus kenyamanan dan kepentingan diri sendiri.
“Faktanya, mereka lebih mementingkan jabatan, harta, dan tahta. Program kampanye yang dijanjikan hanyalah pemanis untuk meraup suara, bukan untuk kepentingan berkelanjutan rakyat,” sentilnya.
Rasmin mendesak DPRD Sultra agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi sesuai amanat undang-undang. Ia juga menegaskan pentingnya wakil rakyat hadir sebagai kontrol atas kebijakan eksekutif, agar setiap produk hukum benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Politik itu jalan pengabdian, bukan jalan mencari kemewahan. Jangan berleha-leha menikmati fasilitas APBD ketika rakyat masih menjerit,” tegasnya lagi.
GMNI Kendari memastikan akan tetap berada di garis kritis, mengawal setiap kebijakan DPRD dan pemerintah. Rasmin menutup dengan pesan keras: lembaga legislatif harus kembali pada marwahnya sebagai rumah aspirasi rakyat, bukan arena pesta pora elit politik.**