Kendari — Kabengga. id ll Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara 2025 resmi dibuka di Hotel Claro Kendari, Rabu (27/8/2025). Acara bergengsi ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, serta sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Kendari. Kehadiran para tokoh nasional dan daerah tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha di Sultra.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan peran vital sektor swasta dalam menopang pembangunan nasional. Menurutnya, belanja negara dan APBD tidak cukup untuk mendorong Indonesia menuju kemajuan tanpa dukungan aktif pengusaha.
“Negara ini bisa maju bukan karena APBN, tapi karena perputaran uang dari dunia usaha. Maka, hidupkanlah swasta,” tegas Tito.
Keua Kadin Sultra, Anton Timbang, menyoroti dua isu strategis yang menjadi fokus organisasi, yakni menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendorong pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) sebagai bahan baku infrastruktur nasional.
Anton menjelaskan, program MBG tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang ekonomi dengan potensi investasi senilai Rp646 miliar serta penciptaan lebih dari 16 ribu lapangan kerja di Sultra.
Sementara itu, terkait Asbuton, Anton menegaskan bahwa Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia, sekitar 660 juta ton. Pemanfaatannya diyakini mampu mengurangi ketergantungan impor aspal hingga 76 persen sekaligus memperkuat kemandirian pembangunan infrastruktur nasional. Karena itu, Kadin Sultra mendorong agar kawasan industri Asbuton masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung agenda Kadin, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan transparan. Ia juga menyoroti masih adanya praktik birokrasi yang kerap menghambat investor.
“Pintunya memang satu, tapi kursinya banyak. Seolah-olah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Ini yang harus kita ubah,” tandas Gubernur.