KENDARI, KABENGGA.ID. – Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Daerah Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam menata sektor pertambangan nasional. Organisasi mitra strategis Polri tersebut juga menyatakan kesiapan untuk membantu kepolisian mengawal pelaksanaan instruksi tegas Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam memastikan pengelolaan sumber daya mineral memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

Pernyataan dukungan itu disampaikan langsung Ketua Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Sultra, Rusmin Abdul Gani, Rabu (18/11/2026). Menurut Rusmin, komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pertambangan agar kekayaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kepentingan nasional.

Rusmin merujuk pada penyampaian Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di Mabes Polri pada 17 November 2026. Dalam kebijakan tersebut, Polri melalui Bareskrim dan Baintelkam disebut akan melakukan pendataan secara komprehensif terhadap seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pendataan itu diarahkan untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan hasil tambang memberikan manfaat optimal bagi negara, sebagaimana prinsip penguasaan sumber daya alam dalam Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Rusmin, kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam Tanwir Muhammadiyah di Palu, 14 November 2026, yang menyoroti pentingnya memastikan negara memperoleh manfaat besar dari pengelolaan sumber daya pertambangan.

“Langkah ini merupakan momentum penting untuk membenahi tata kelola pertambangan nasional. Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal pembangunan justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan pengelolaannya berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Rusmin.

Sebagai mitra strategis Polri di tingkat masyarakat, Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Sultra menyatakan siap mengambil peran aktif dalam mendukung pengawasan aktivitas pertambangan. Rusmin menyebut, jaringan Pokdar yang tersebar di 17 kabupaten/kota menjadi kekuatan untuk membantu menyampaikan informasi awal mengenai kondisi keamanan dan aktivitas pertambangan di wilayah masing-masing, terutama di kawasan lingkar tambang Konawe, Kolaka, Konawe Utara, Bombana, dan Buton.

Pertama, Pokdar siap menjadi mata dan telinga kepolisian di lapangan melalui penyampaian informasi dini atau early warning terkait aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin, menggunakan IUP yang tidak aktif, maupun melakukan kegiatan di luar batas wilayah konsesi. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan awal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi dan mengambil langkah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kedua, Pokdar siap membantu validasi data perizinan dengan kondisi faktual di lapangan. Upaya ini dilakukan dengan mendukung pencocokan informasi perizinan dalam sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI) dengan aktivitas pertambangan yang berlangsung sebenarnya, termasuk dugaan pengangkutan dan penjualan bijih nikel atau ore di luar prosedur yang berlaku. Sejumlah aktivitas pertambangan di Kolaka dan Konawe Utara, menurut Rusmin, juga menjadi perhatian publik yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif.

Ketiga, Pokdar berkomitmen mendukung pengawalan perusahaan yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan sekaligus mendorong penertiban terhadap praktik pertambangan ilegal. Organisasi ini juga siap menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat lingkar tambang, perusahaan, serta jajaran Polres dan Polsek guna mencegah munculnya konflik sosial akibat aktivitas pertambangan.

Keempat, Pokdar turut mendorong transparansi pelaksanaan kewajiban Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan negara. Menurut Rusmin, pengawasan harus mencakup kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban sosial, administrasi produksi, hingga tata niaga hasil tambang agar manfaat ekonomi pertambangan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan negara.

Rusmin menegaskan, instruksi Presiden Prabowo harus menjadi momentum untuk mengembalikan pengelolaan kekayaan alam kepada tujuan konstitusionalnya. Ia menilai Sulawesi Tenggara, sebagai salah satu daerah strategis penghasil nikel nasional, memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pertambangan yang transparan, tertib, dan berkeadilan.

“Kami di Sulawesi Tenggara hidup di atas kekayaan deposit nikel yang sangat besar. Namun, masyarakat juga merasakan langsung berbagai persoalan di sekitar aktivitas pertambangan. Karena itu, kami siap memberikan masukan, data, dan informasi yang akurat kepada Polri. Tidak boleh ada ruang bagi mafia tambang, praktik membekingi aktivitas ilegal, maupun pembiaran terhadap pelanggaran hukum. Sultra harus menjadi contoh penertiban pertambangan yang berkeadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rusmin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, dan insan pers, untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara. Ia meminta setiap dugaan pelanggaran dilaporkan melalui saluran resmi Pokdar Kamtibmas maupun kepolisian setempat dengan menyertakan informasi dan bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas penambangan ilegal. Sampaikan informasi melalui jalur resmi, sertakan data yang jelas, dan jangan melakukan tindakan di luar hukum. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu Polri menjalankan instruksi Presiden Prabowo sekaligus mewujudkan tata kelola pertambangan yang bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Rusmin.

Redaksi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *