KONAWE SELATAN, KABENGGA.ID (11 November 2026). – Dana desa yang semestinya menjadi penopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Dugaan penyimpangan itu menyeret mantan Kepala Desa (Kades) Wonua Kongga, Kecamatan Laeya, La Ode Sabaino alias Baim, ke dalam perkara korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan (Konsel).
Tak tanggung-tanggung, berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp807.736.979 atau sekitar Rp807,7 juta.
Kejari Konsel telah menahan La Ode Sabaino setelah penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui proses penyerahan tahap II, Selasa (10/11/2026).
Kepala Kejari Konsel, Todo Batara S., dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa tersangka merupakan Kades Wonua Kongga periode 2018–2025. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa selama tiga tahun anggaran, yakni 2023, 2024, dan 2025.
Anggaran yang menjadi objek perkara bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta dana bagi hasil pajak dan retribusi.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menguasai, menyimpan, mengelola, dan menggunakan sebagian anggaran desa yang telah dicairkan dari rekening kas desa untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membiayai program pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, maupun pembangunan desa.
Penyidik juga menemukan dugaan bahwa tersangka mengelola sendiri kegiatan pengadaan dan pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, sejumlah pekerjaan diduga tidak direalisasikan, tidak sesuai perencanaan, mengalami kekurangan volume, bahkan terindikasi fiktif.
Tak berhenti di situ, penyidikan turut mengungkap dugaan penarikan berulang dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya telah disetorkan ke rekening kas desa. Penarikan tersebut diduga menyebabkan saldo rekening kas desa kembali nihil.
Yang menjadi sorotan, dana yang diduga diselewengkan itu disebut digunakan untuk sejumlah kepentingan di luar kebutuhan pembangunan desa.
Berdasarkan uraian penyidikan yang disampaikan Kejari Konsel, uang tersebut diduga digunakan untuk melunasi pinjaman biaya kampanye dan penggalangan suara saat pemilihan kepala desa, menjadi modal usaha pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, membeli tanah di Desa Wonua Kongga dan Desa Torobulu, membayar angsuran kredit bank, hingga mencicil kendaraan pribadi.
Dugaan penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi tersebut menjadi salah satu poin penting dalam perkara ini. Sebab, anggaran desa merupakan uang negara yang penggunaannya wajib mengikuti perencanaan, mekanisme pengelolaan, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp807.736.979.
Dengan penyerahan tersangka dan barang bukti pada tahap II, perkara kini memasuki tahapan penuntutan. Jaksa Penuntut Umum akan melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini kembali menempatkan pengawasan dana desa sebagai persoalan penting. Anggaran yang seharusnya menghadirkan pembangunan dan manfaat langsung bagi masyarakat tidak boleh menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan oleh siapa pun yang mengelolanya.
Meski demikian, seluruh dugaan perbuatan tersebut masih harus dibuktikan dalam persidangan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Redaksi).