Opini:Moh. Rum
Ketua Bidang Koperasi & UMKM KNPI Kota Kendari
Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa pemerintah berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar) tetap stabil serta menginstruksikan pembenahan infrastruktur cadangan (storage) agar tidak terjadi kelangkaan, membawa angin segar secara teoritis. Namun, dalam konteks dinamika di lapangan—seperti antrean yang mengular di SPBU Kota Kendari—terdapat jurang pemisah antara komitmen kebijakan di tingkat pusat dengan kenyataan operasional yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
- Harga BBM Tetap vs Biaya Riil UMKM Menteri Bahlil menegaskan bahwa harga BBM subsidi ditahan demi menjaga daya beli. Meski demikian, ketika ketersediaan fisik BBM di SPBU area Kendari mengalami antrean panjang atau tersendat, kepastian harga tersebut kehilangan dampaknya bagi UMKM.
- Membeli di Harga Eceran: Demi mengejar waktu pasokan bahan baku atau pengantaran barang, banyak pelaku UMKM terpaksa membeli BBM di tingkat eceran dengan harga jauh di atas HET resmi.
- Inflasi Biaya Tersembunyi: Kebijakan menahan harga resmi tidak otomatis menekan biaya logistik jika rantai distribusi di daerah tetap mengalami hambatan fisik.
- Pengawasan Distribusi dan Dampak pada Sektor Usaha Instruksi Kementerian ESDM untuk memperketat pengawasan penyaluran BBM agar tidak merembes ke sektor industri besar menjadi poin krusial bagi daerah seperti Kendari.
- Penyimpangan Alokasi: Praktik pelangsiran atau pengalihan BBM bersubsidi ke sektor non-pangan/non-UMKM secara langsung mengurangi jatah harian pedagang kecil, pengemudi transportasi lokal, dan pendorong roda distribusi pasar tradisional (seperti di Pasar Mandonga dan Pasar Wetanan).
- Ancaman Efisiensi: Keterlambatan distribusi akibat harus “menunggu giliran BBM” menggerus efisiensi kerja UMKM yang bertumpu pada putaran modal harian.
- Regulasi Tepat Sasaran sebagai Kebutuhan Mendesak Rencana perumusan aturan pembatasan dan pembenahan data konsumen BBM bersubsidi yang digodok Kementerian ESDM harus menempatkan UMKM sebagai prioritas utama.
- Kepastian Akses: Penataan kriteria penerima subsidi harus memastikan bahwa pelaku usaha skala mikro tidak tersingkir oleh kendaraan pribadi kelas atas atau spekulan.
- Penyelamatan Ekonomi Daerah: Bagi Kendari—yang mengandalkan UMKM sebagai penopang ekonomi—kelancaran alokasi BBM subsidi adalah syarat mutlak agar margin usaha masyarakat tidak tergerus habis oleh biaya operasional tak terduga.
Pernyataan dan komitmen Menteri ESDM memberikan pijakan arah kebijakan. Namun bagi UMKM di Kendari, tolok ukur utamanya bukan sekadar janji harga yang tidak naik, melainkan kemudahan dan kepastian mendapatkan BBM secara langsung di SPBU tanpa harus mengorbankan jam kerja produktif mereka./DR.