KONAWE SELATAN ,KABENGGA.ID. — Sulawesi Tenggara mulai mempertegas langkahnya sebagai daerah penghasil komoditas bernilai tambah. Pemerintah Provinsi Sultra melepas ekspor perdana 1.027 ton produk pertanian ke pasar internasional, masing-masing China dan Malaysia, Kamis (10/9/2026).
Ekspor tersebut terdiri atas 900 ton tepung tapioka tujuan China dan 127 ton crude coconut oil (Coconut Oil) tujuan Malaysia. Komoditas itu diekspor oleh PT Agri Cassava Makmur melalui pelepasan yang berlangsung di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan.
Momentum tersebut dihadiri Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, Anggota Komisi IV DPR RI asal Sultra Jaelani, unsur Forkopimda Sultra, Wakil Bupati Konawe Selatan, jajaran kepala OPD Pemprov Sultra, serta sejumlah instansi vertikal.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyebut ekspor perdana ini bukan sekadar seremoni pelepasan komoditas, melainkan penanda bahwa produk pertanian Sultra mulai mampu menembus pasar internasional secara langsung.
“Ini merupakan momentum yang sangat penting, strategis, dan membanggakan bagi Provinsi Sultra karena dapat melaksanakan pelepasan ekspor perdana secara langsung komoditas hasil pertanian daerah Sultra,” kata Andi Sumangerukka.
Menurutnya, Sultra memiliki potensi besar di sektor pertanian dan agroindustri. Namun, potensi tersebut tidak cukup hanya mengandalkan produksi bahan mentah. Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas daerah memiliki nilai tambah, daya saing, serta mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar di dalam daerah.
Gubernur juga menyoroti persoalan klasik dalam rantai ekspor komoditas Sultra. Selama ini, sebagian produk pertanian daerah dikirim melalui wilayah lain seperti Makassar dan Surabaya. Kondisi tersebut membuat komoditas asal Sultra secara administratif tercatat sebagai ekspor daerah lain.
“Banyak komoditi unggulan pertanian Sultra yang selama ini diekspor melalui daerah lain seperti Makassar dan Surabaya. Akibatnya, daerah lain yang tercatat sebagai daerah pengekspor, sementara Sultra tidak tercatat sebagai daerah pengekspor komoditas pertanian maupun perkebunan,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar aktivitas ekspor dilakukan langsung dari Sultra. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi daerah dalam rantai perdagangan global, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan industri pengolahan, investasi, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Namun, ekspor langsung juga membawa tuntutan baru. Produk Sultra harus mampu memenuhi standar internasional dari sisi kualitas, keamanan, mutu, hingga keberlanjutan.
“Kita hanya melihat bahwa potensi kita banyak, tapi apakah produk itu bernilai, berkualitas, aman, dan yang paling penting berkelanjutan,” tegasnya.
Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan ekspor perdana tersebut merupakan langkah awal untuk mendorong peningkatan volume dan jenis komoditas ekspor dari Sultra. Badan Karantina Indonesia, kata dia, siap membantu pemerintah daerah maupun pelaku usaha menyelaraskan standar produk dengan persyaratan negara tujuan.
Karding menegaskan hilirisasi menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, tidak hanya di sektor pertanian, tetapi juga perikanan dan energi. Peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan pembangunan industri pengolahan agar komoditas daerah tidak berhenti sebagai bahan mentah.
“Pemerintah pusat itu lewat Presiden Prabowo Subianto salah satu program agenda utama prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan, dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah, selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan bagaimana ada pabrik pengolahan,” tutur Karding.
Ia juga mengapresiasi keberadaan Tim Percepatan Ekspor Sultra yang dinilai dapat menjadi pengungkit dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memperluas pasar komoditas unggulan daerah.
Karding mengingatkan pelaku usaha dan UMKM agar tidak mengabaikan persyaratan ekspor. Standar kesehatan, kualitas, mutu, serta kredibilitas produk harus dipastikan sejak proses produksi hingga pengiriman.
“Yang penting para pengusaha atau UMKM ini, standar kesehatan, kualitas, mutu dan kredibilitas terpenuhi. Kalau itu terpenuhi, ekspor bisa dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI asal Sultra Jaelani menilai sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam perekonomian Sultra. Ia menyebut kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sultra berada di kisaran 23 persen, lebih tinggi dibandingkan pertambangan sekitar 21 persen dan perdagangan sekitar 20 persen.
“Artinya, sektor pertanian ini adalah potensi yang sangat luar biasa untuk kita kembangkan,” kata Jaelani.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung Gubernur Sultra bersama Kepala Badan Karantina Indonesia dan pimpinan PT Agri Cassava Makmur ke kawasan industri tepung tapioka. Mereka melihat proses produksi mulai dari pengelolaan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga produk jadi yang siap dikirim ke pasar ekspor.
Sebelum diberangkatkan, komoditas ekspor juga menjalani pemeriksaan oleh Karantina Indonesia. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, dilakukan pemasangan segel yang disaksikan langsung oleh Gubernur Sultra dan Kepala Badan Karantina Indonesia.
Ekspor perdana 1.027 ton tersebut sekaligus mengirim pesan bahwa hilirisasi pertanian Sultra mulai bergerak dari gagasan menuju aktivitas ekonomi nyata. Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menghasilkan komoditas, tetapi memastikan produk Sultra konsisten memenuhi standar global, berkelanjutan, dan mampu memperbesar nilai ekonomi yang tinggal di daerah.(**).