Kendari, Kabengga.Id — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Tenggara memandang bahwa polemik yang muncul akibat beredarnya rekaman suara dalam rapat paripurna DPR RI harus disikapi dengan kepala dingin, etika kebangsaan, dan kedewasaan berpikir. Dalam suasana demokrasi yang terus diuji oleh derasnya arus informasi dan cepatnya penyebaran opini publik, setiap peristiwa yang menyangkut pejabat negara memang wajar menjadi perhatian, namun tidak semestinya langsung diposisikan sebagai bahan penghakiman sebelum ada penjelasan yang utuh dan berimbang.
Ketua DPD IMM Sultra, Alim Amry Nusantara, menegaskan bahwa IMM sebagai gerakan mahasiswa Islam yang berwatak kritis, intelektual, dan berkemajuan, selalu menempatkan akal sehat di atas kegaduhan, serta adab di atas amarah. Menurutnya, kritik terhadap pejabat publik adalah bagian sah dari kontrol sosial, tetapi kritik tersebut harus dijalankan dengan cara yang bermartabat, objektif, dan tidak terjebak pada emosi sesaat yang justru memperkeruh ruang publik.
“DPD IMM Sultra memandang bahwa persoalan ini perlu disikapi secara proporsional. Publik berhak mempertanyakan, media berhak memberitakan. Namun, semua itu harus berjalan dalam koridor etika, tabayyun, dan penghormatan terhadap asas praduga yang wajar. Jangan sampai sebuah potongan peristiwa yang belum utuh langsung diproduksi menjadi vonis politik,” ujar Alim.
Ia menambahkan, dalam ruang sidang yang resmi dan terbuka, peristiwa teknis seperti mikrofon yang belum dimatikan atau percakapan yang terekam di luar konteks adalah hal yang mungkin saja terjadi. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk tidak hanya melihat apa yang terdengar, tetapi juga memahami konteks, urutan peristiwa, dan kemungkinan faktor teknis yang melatarbelakanginya. Dalam pandangan IMM, ketelitian membaca peristiwa adalah bagian dari kecerdasan publik yang harus dirawat bersama.
Alim juga menekankan bahwa dalam forum seperti itu merupakan sebuah keniscayaan apabila terdapat kekeliruan dalam ucapan, gestur, atau pengelolaan forum. Akan tetapi, jika peristiwa tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan teknis rekaman atau potongan audio yang tidak utuh, maka publik juga harus jujur untuk tidak mengembangkan narasi yang berlebihan. Dengan demikian, ruang kritik tetap terjaga tanpa kehilangan keseimbangannya.
“Sebagai organisasi mahasiswa, kami tidak sepakat jika ruang publik dijadikan panggung untuk menghabisi nama baik seseorang hanya bermodal potongan rekaman. IMM mengajarkan keberanian menyampaikan kebenaran, namun kebenaran itu harus ditempuh dengan cara yang benar. Itulah yang membedakan sikap intelektual dengan sekadar reaksi emosional,” tegasnya.
Lebih jauh, IMM Sultra mengajak masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam polarisasi yang dibangun dari potongan peristiwa viral. Menurut Alim, bangsa ini tidak membutuhkan kegaduhan tambahan, melainkan ketenangan kolektif, keberanian untuk menahan diri, dan kesediaan untuk menempatkan masalah pada porsinya. Demokrasi yang sehat tidak dibangun dari kebisingan yang saling menegasikan, tetapi dari dialog yang jujur, kritik yang elegan, dan tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa.
“IMM Sultra berdiri pada posisi yang tegas: mendukung keterbukaan, mendorong akuntabilitas, dan mengingatkan semua pejabat publik agar menjaga marwah lembaga. Namun pada saat yang sama, kami juga mengajak publik untuk tidak mudah terseret pada narasi yang belum tentu utuh. Sikap adil, tenang, dan proporsional adalah fondasi dari peradaban politik yang sehat,” lanjut Alim.
Ia menegaskan bahwa ruang demokrasi hanya akan tumbuh kuat bila diisi oleh publik yang kritis tetapi beradab, pejabat yang terbuka tetapi bertanggung jawab, serta media yang bekerja dengan kehati-hatian dan integritas. Karena itu, DPD IMM Sultra berharap agar polemik ini tidak dikembangkan menjadi konflik politik yang tidak produktif, melainkan dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik di lembaga negara, termasuk dalam hal teknis siaran, etika sidang, dan disiplin forum.
“Pada akhirnya, yang kita butuhkan adalah keteduhan. Kritik tetap harus hidup, tetapi tidak boleh kehilangan moralitas. Ketegasan tetap perlu, tetapi tidak boleh kehilangan kebijaksanaan. Itulah sikap yang mesti kita rawat dalam membaca setiap dinamika kebangsaan,” tutupnya.(redaksi).