Oleh Dirman, Ketua Umum PC IMM Kota Kendari dan BPK PP ISMEI
Dalam iklim demokrasi yang ideal, penegakan hukum tidak hanya berhenti pada tontonan dramatis di depan rumah-rumah mewah, melainkan harus menyentuh sampai pada akar persoalan, siapa dan bagaimana kekuatan uang bergerak di balik setiap kejahatan ekonomi. Atas dasar itu, Dirman Pemuda Sultra yang juga merupakan Ketua Umum PC IMM Kota Kendari sekaligus Badan Pengawas dan Konsultasi Pimpinan Pusat ISMEI menyerukan secara terbuka agar Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia segera memperluas skala penyelidikannya terhadap aliran dana dari aktivitas pertambangan ilegal PT Masempo Dalle yang melibatkan Anton Timbang, selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dirman menilai penggeledahan rumah Anton Timbang di Jalan Cempaka Putih, Kelurahan Wuawua, Kota Kendari, patut diapresiasi sebagai semacam penegasan bahwa negara tidak hanya diam menyaksikan potensi kerusakan sumber daya alam dan kerugian ekonomi negara. Namun, jika hukum hanya berhenti pada temuan dokumen administratif, aset fisik, dan narasi teknis pertambangan, maka yang terjadi bukan penegakan hukum yang berintegritas, melainkan penegakan hukum yang setengah hati dan menurut ritme yang nyaman bagi pihak-pihak berkepentingan.
Menyelidiki Aliran Dana sebagai Soal Keadilan Sosial
Aliran dana dari aktivitas pertambangan ilegal PT Masempo Dalle bukan sekadar persoalan teknis rekening bank atau transaksi keuangan. Di baliknya bersembunyi persoalan politik ekonomi yang jauh lebih kompleks, siapa yang ikut menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal ini, hingga kemana uang hasil penjualan ore ilegal mengalir, dan apakah ada pihak lain yang sengaja membiarkan atau menutupi praktik tersebut melalui jaringan kuasa dan kepentingan. Kita tidak dapat diam ketika sumber daya alam Sulawesi Tenggara berupa hutan, laut, dan tanah dijadikan ladang keuntungan gelap oleh segelintir kelompok yang bersembunyi di balik simbol-simbol kekuasaan dan ekonomi.
Oleh karena itu, Bareskrim Polri tidak cukup hanya menegakkan hukum di permukaan. Pengusutan harus menyentuh sisi transaksi keuangan, pihak-pihak penerima, dan jaringan kekuatan ekonomi yang diuntungkan dari aktivitas ilegal ini. Kita berhak menuntut agar proses penyidikan tidak hanya mengungkap satu aktor, tetapi juga menjebol jaringan kekuatan yang selama ini berlindung di balik legalitas formal dan simbol-simbol kekuasaan.
Menyelidiki Aliran Dana sebagai Soal Akuntabilitas
Sebagai gerakan intelektual dan moral, Dirman menegaskan bahwa keadilan penegakan hukum tidak cukup dinilai dari seberapa sering terjadi penggeledahan atau penangkapan. Keadilan itu dinilai dari seberapa terang dan terbuka negara membuka fakta, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab secara politis maupun hukum. Kita tidak ingin republik ini hanya heboh di level penangkapan simbolik, sementara kebenaran yang sesungguhnya perihal siapa yang benar-benar kaya dan kuat dari kerusakan hutan dan laut Sultra terus tersembunyi di balik jaringan transaksi gelap.
Atas dasar itu, Dirman mendorong Bareskrim Polri segera:
- Membuka ruang penyelidikan terhadap seluruh aliran dana dari aktivitas pertambangan ilegal PT Masempo Dalle, termasuk rekening, transaksi, dan aset yang terkait dengan Anton Timbang dan pihak terkait.
- Melibatkan lembaga pengawas keuangan (PPATK, KPK, atau lembaga setara) untuk memastikan bahwa proses penyelidikan tidak hanya mengungkap satu aktor, tetapi menjebol jaringan kekuatan ekonomi yang bersembunyi di balik wajah sektor usaha.
- Transparansi proses penyidikan kepada publik melalui pemberitahuan berkala, tanpa mengorbankan asas keadilan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas.
Dirman berharap sikap ini dapat menjadi bagian dari dorongan publik yang kuat bagi Bareskrim Polri untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap Anton Timbang dan kasus tambang ilegal PT Masempo Dalle tidak hanya menjadi sesuatu yang tampak dramatis secara visual, tetapi juga berdampak strategis dan berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam di Sulawesi Tenggara.