Bombana, Kabengga. Id – Polemik pelayanan di Puskesmas (PKM) Rarowatu kembali memanas. Federasi Rakyat Indonesia (FRI) Komite Kabupaten Bombana melontarkan tantangan terbuka kepada Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kesehatan agar segera mengambil langkah tegas dan terukur.
Kader FRI Bombana, Maikel Andrestein G, menegaskan bahwa persoalan ini tidak lagi bisa disikapi dengan pembiaran. Ia mendesak evaluasi menyeluruh, bukan hanya pada sistem pelayanan, tetapi juga terhadap pimpinan Puskesmas serta oknum tenaga kesehatan yang diduga mengeluarkan pernyataan tidak etis di media sosial.
“Ini bukan sekadar kritik. Ini tantangan terbuka. PLT Kadis Kesehatan harus segera mengevaluasi Kepala Puskesmas Rarowatu dan pegawai yang mengeluarkan pernyataan tidak pantas. Jangan ada pembiaran terhadap sikap yang mencederai kepercayaan publik,” tegas Maikel.
Menurutnya, pernyataan yang beredar di ruang publik justru memperkeruh situasi dan mencerminkan lemahnya kontrol serta pembinaan internal di tubuh PKM Rarowatu. Jika dibiarkan, kondisi ini dinilai berpotensi menjadi preseden buruk bagi pelayanan kesehatan di Bombana.
“Tenaga kesehatan wajib menjaga etika, terlebih di ruang publik. Jika justru melontarkan pernyataan yang melukai masyarakat, itu tanda ada masalah serius dalam pembinaan,” lanjutnya.
FRI Bombana juga menyoroti sikap PLT Kepala Dinas Kesehatan yang dinilai belum menunjukkan respons tegas. Sikap tersebut disebut semakin memperkuat keraguan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam membenahi sektor kesehatan.
“Publik menunggu tindakan, bukan diam. Jika tidak ada langkah tegas, wajar jika kepercayaan masyarakat terus menurun,” ujarnya.
FRI menegaskan, evaluasi harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar etika dan tanggung jawab pelayanan.
“Ini menyangkut kepercayaan publik dan keselamatan masyarakat. Tidak boleh ada kompromi. Evaluasi harus terbuka dan menghasilkan perbaikan nyata,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, FRI Bombana memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah. Mereka juga membuka kemungkinan mengambil langkah lanjutan jika tuntutan tersebut tidak segera direspons.
“Jika terus diabaikan, jangan salahkan jika kekecewaan publik berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. Kami akan tetap berdiri di barisan rakyat,” pungkas Maikel.(Redaksi).