KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Tenggara menyatakan sikap tegas dan siap menggempur Polda Sultra menyusul dugaan tindakan represif aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi di Kabupaten Bombana.
Sikap keras tersebut merupakan respons atas insiden yang terjadi saat kader IMM menggelar unjuk rasa dan bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Bombana sebagai titik penyampaian aspirasi.
Ketua DPD IMM Sultra, Alim Amry Nusantara, menilai aparat tidak sekadar melakukan pengamanan, melainkan telah melakukan pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara.
“Polisi bukan hanya melakukan pengamanan, tetapi justru menghalangi massa aksi dalam perjalanan menuju DPRD Kabupaten Bombana. Ini bukan bentuk pengawalan, melainkan pembatasan hak konstitusional warga negara,” tegas Alim kepada awak media.
Menurutnya, penghentian laju massa di tengah perjalanan memicu ketegangan di lapangan dan berpotensi menciptakan situasi yang tidak kondusif. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara melalui aparat penegak hukum.
DPD IMM Sultra berpandangan, aparat semestinya mengawal jalannya aksi secara humanis dan dialogis, bukan melakukan penghadangan yang dapat ditafsirkan sebagai intimidasi terhadap peserta aksi.
Sebagai langkah lanjutan, DPD IMM Sultra akan menggelar konsolidasi bersama seluruh cabang IMM se-Sulawesi Tenggara untuk menyatukan sikap organisasi. IMM juga membuka ruang koordinasi dengan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil guna mengawal proses evaluasi atas dugaan pelanggaran tersebut.
DPD IMM Sultra mendesak Kapolda Sultra melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang bertugas saat pengamanan aksi, serta memastikan adanya akuntabilitas atas insiden tersebut.
IMM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga terdapat jaminan bahwa setiap kader dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara bebas, aman, dan terlindungi secara konstitusional.