MUNA — KABENGGA.ID ll Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) FISIP Universitas Halu Oleo (UHO) secara terbuka menagih janji politik Bupati Muna dan mendesak Pemerintah Kabupaten Muna agar segera melakukan perbaikan serta pengaspalan jalan di Kecamatan Marobo, khususnya di Desa Marobo dan Desa Wadolao, yang hingga kini masih berada dalam kondisi rusak parah dan memprihatinkan.
DPK GMNI FISIP UHO menilai pembiaran terhadap kerusakan infrastruktur jalan tersebut merupakan potret ketimpangan pembangunan sekaligus mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat pedesaan.
Sekretaris DPK GMNI FISIP UHO, Maman Marobo, menegaskan bahwa persoalan jalan di Kecamatan Marobo bukan isu baru, melainkan masalah lama yang terus berulang tanpa penyelesaian serius dari pemerintah daerah.
“Saya adalah putra daerah Kecamatan Marobo. Saya masih mengingat jelas janji Bupati Muna terpilih yang kala itu berkomitmen memperbaiki kondisi ekonomi Marobo melalui pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Namun hingga hari ini, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Janji itu belum terwujud dan perlahan berubah menjadi ilusi politik,” tegas Maman.
Menurutnya, jalan merupakan infrastruktur strategis yang menentukan hidup-matinya aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika akses jalan rusak dan tak kunjung diaspal, kelompok yang paling dirugikan adalah petani, pelajar, serta masyarakat kecil yang bergantung pada mobilitas harian.
DPK GMNI FISIP UHO juga menyoroti dampak langsung kerusakan jalan di Desa Marobo dan Wadolao, mulai dari terhambatnya distribusi hasil pertanian, melonjaknya biaya transportasi, hingga terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan narasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang kerap disampaikan pemerintah daerah.
“Jika pemerintah daerah sungguh-sungguh ingin membangun ekonomi rakyat, maka langkah paling mendasar adalah memastikan akses jalan yang layak. Tanpa infrastruktur yang baik, seluruh program pembangunan hanya akan menjadi slogan tanpa makna,” lanjutnya.
DPK GMNI FISIP UHO menilai pola pembangunan Pemkab Muna selama ini cenderung simbolik dan terpusat, sementara wilayah kecamatan dan desa justru tertinggal serta luput dari prioritas kebijakan.
Atas dasar itu, DPK GMNI FISIP UHO secara tegas menuntut Pemerintah Kabupaten Muna untuk:
- Segera turun langsung meninjau kondisi jalan di Desa Marobo dan Desa Wadolao;
- Merealisasikan perbaikan dan pengaspalan jalan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam;
- Menjadikan Kecamatan Marobo sebagai prioritas pembangunan infrastruktur dasar.
DPK GMNI FISIP UHO menegaskan akan terus mengawal persoalan ini secara terbuka dan tidak menutup kemungkinan melakukan konsolidasi gerakan mahasiswa serta rakyat apabila pemerintah daerah tetap abai terhadap kondisi riil masyarakat Kecamatan Marobo.
“Pembangunan yang adil tidak boleh berhenti di pusat kota. Negara dan pemerintah daerah harus hadir hingga ke desa. Jika suara rakyat terus diabaikan, maka kritik dan tekanan politik dari mahasiswa akan terus kami suarakan,” tutup Maman Marobo./DR.