BOMBANA, KABENGGA.ID (4 September 2026). — Persoalan kekeringan yang berulang dan berdampak pada lahan pertanian di Kabupaten Bombana kembali mendapat sorotan. Ketua Satgas Tani Merdeka Indonesia (TMI) Sulawesi Tenggara,(SULTRA) Andhy Ardian, mendorong langkah konkret pemerintah untuk menghadirkan solusi jangka panjang melalui pembangunan bendungan.
Andhy mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV sebagai bagian dari upaya mengawal nasib petani yang terdampak kekeringan hingga mengalami gagal panen. Koordinasi tersebut, kata dia, mendapat respons positif dari pihak BWS terkait usulan pembangunan infrastruktur pengairan di Bombana.
Namun, menurut Andhy, respons dari BWS saja belum cukup. Dukungan politik dan penganggaran dari DPR RI, khususnya anggota Komisi V yang berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, dinilai sangat diperlukan agar usulan tersebut dapat dibahas dan diperjuangkan di tingkat pusat.
“Dari hasil pertemuan, BWS sudah merespons usulan ini. Tetapi tidak cukup kalau pihak lain tidak mendukung, terutama DPR RI Komisi V. Kami berharap anggota DPR RI dapil Sultra yang membidangi Komisi V dapat memberi dukungan untuk membahas dan menyetujui usulan pembangunan bendungan di Bombana,” ujar Andhy kepada media ini, Jumat (4/9/2026).
Ia menilai pembangunan bendungan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian. Terlebih, kekeringan disebut terus menghantui sejumlah wilayah sentra pertanian Bombana dan berpotensi mengganggu produktivitas serta pendapatan petani.
Di sisi lain, Andhy meminta Pemerintah Kabupaten Bombana mengambil peran strategis dengan menyiapkan lahan atau melakukan pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan bendungan. Menurutnya, penyediaan lahan merupakan bagian penting yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah dan tidak boleh diabaikan.
“Pemerintah Kabupaten Bombana kami harapkan segera menyiapkan lahan atau melakukan pembebasan lahan untuk rencana pembangunan bendungan, karena itu merupakan domain pemerintah kabupaten,” tegasnya.
Andhy menambahkan, pihak BWS Sulawesi IV juga telah merespons dengan rencana menyiapkan anggaran untuk studi kelayakan dan survei. Karena itu, ia meminta seluruh pihak tidak menutup mata terhadap persoalan kekeringan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
“Jangan sampai persoalan kekeringan ini terus berlarut-larut. Lahan pertanian Bombana, khususnya di wilayah Lantari Jaya, Rarowatu Utara, Matausu dan Poleang, harus mendapat perhatian serius. Ini menyangkut masa depan petani dan ketahanan pangan daerah,” pungkas Andhy./DR.